Kupang–Pilkada dua kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam ditunda karena belum adanya kesepakatan terkait anggaran pilkada antara KPU dan pemerintah daerah setempat.
Dua kabupaten itu ialah Rote Ndao dan Timor Tengah Selatan (TTS), sampai Jumat (15/9) belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk mendanai pilkada.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya memberikan batas waktu penandatangan NPHD pada Minggu (17/9).
“Saya bilang ke mereka harus diselesaikan. Deadline 17 September, jika sampai 27 September belum cair, kita akan evaluasi dan bisa dinyatakan ditunda,” katanya kepada wartawan di Kupang sebelum bertolak ke Makassar, Sulawesi Selatan.
Dia mengatakan setelah penandatanganan NHPD, masih butuh waktu maksimal 10 hari sebelum pencairan dana. “Setelah ditandatangani, bukan berarti dana langsung cair, masih butuh proses lagi,” kata Dia.
Dua kabupaten termasuk dalam tujuh kabupaten di seluruh Indonesia yang belum tandatangani naskah NPHD. Dia berharap KPU kabupaten dan pemerintah daerah segera menyelesaikan penandatanganan NPHD untuk memperlancar proses pilkada serentak 2018. (gma/sumber: media indonesia)
