Kupang – Ratusan titik Sumur Bor yang diadakan Pemkab Kupang melalui Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan sejumlah dinas lainnya pada tahun anggaran 2023, bakal ditelusuri Pansus LKPj bupati Kupang. Ratusan titik sumur bor itu berada di sejumlah kecamatan
Anggota Pansus LKPj bupati 2023 Anton Natun kepada wartawan, Sabtu (13/4/2024) sore mengatakan, pihaknya mendapat informasi masyarakat bahwa ada sumur bor di sejumlah titik kecamatan yang baru selesai dikerjakan pemgeboran maupun instalasi penunjangnya namun tidak dapat dimanfaatkan masyarakat karena sumur bor tersebut tidak mengeluarkan air.
“Sumur bor itu Kalau airnya tidak keluar maka dapat dikatakan program itu gagal karena tidak ada manfaat bagi rakyat, ini kita (Pansus) pasti angkat di paripurna hari Selasa dan kita akan telusuri ini,” kata Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kupang yang kembali terpilih sebagai DPRD kabupaten Kupang periode 2024-2029 ini.
Setahu Anton Natun, program pembangunan sumur bor tahun 2023 yang di anggarkan melalui dinas pertanian, PUPR dan sejumlah dinas lain itu jumlahnya bisa mencapai lebih dari 100 titik dengan besaran anggaran per titiknya bervariasi.
Informasi yang diperoleh, sumur Bor yang dianggarkan lewat dinas pertanian pada tahun 2023 itu sekitar 57 titik (29 paket) dengan besaran anggaran Rp285 juta per paketnya.
Sementara di dinas PUPR itu sekitar 40-an titik dengan besaran anggaran pertitik itu sekitar Rp150 juta.
Diasumsikan Anton Natun, jika satu titik saja tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak mengeluarkan air maka negara sudah dirugikan ratusan juta rupiah karena dalam pembangunan sumur itu asas manfaat uang dilihat adalah sumur bor tersebut menghasilkan air untuk dimanfaatkan warga atau tidak.
“Sumur bor itu asas manfaatnya dilihat dari airnya dimanfaatkan warga atau tidak, kalau tidak ada air yang keluar maka itu gagal, negara dirugikan. Satu titik saja yang airnya tidak ada maka negara sudah rugi Rp 150 juta karena tidak bermanfaat untuk rakyat. Nah, kalau ada 100 titik yang tidak ada airnya tingga dikalikan saja, Pansus akan croscheck ke lapangan,” katanya.
Dikatakan Sumur bor itu dianggarkan untuk mendukung pengembangan usaha pertanian, perkebunan dan lainnya di masyarakat sehingga jika fakta lapangan menunjukan banyak sumur bor yang tidak berfungsi maka kondisi tersebut menghambat proses pembangunan masyarakat dan instansi tekhnis adalah pihak yang paling bertanggungjawab.
Diakui kalau persoalan sumur bor yang diinformasikan masyarakat kering atau tidak mengeluarkan air telah menjadi persoalan tersendiri diakhir masa jabatan Korinus Masneno dan Jerry Manafe.
Karena itu penelusuran Pansus LKPj terhadap program sumur bor itu perlu dilakukan DPRD untuk bisa memastikan pelaksanaan program tersebut bermanfaat atau gagal dalam menunjang program 5P yang menjadi program unggulan bupati Korinus Masneno dan wakil Jery Manafe.
Sebelumnya wakil ketua DPRD Kupang, Johanis Mase juga mengatakan ia juga menerima informasi kalau ada sejumlah sumur bor yang diadakan tahun 2023 tidak berair. Johanis Mase juga berpendapat kalau sumur bor tidak mengeluarkan air maka hal tersebut dikatakan program gagal. (Jmb)
