“GM PTTEP Indonesia Grinchai Hattagam!, Hentikan sekarang segala macam permainan kotor anda yang mungkin sedang dan telah dilakukan dengan menghubungi orang-orang dekat/berpengaruh dan atau mungkin juga anda telah gunakan tangan-tangan saudara/saudari/anak dari orang-orang berpengaruh tersebut di Indonesia untuk menekan kami.” – Ferdi Tanoni.
Kupang – Suatu hari di bulan Maret 2023, digelar rapat Montara Task Force bersama Pertamina di Kantor Kementerian Koordinator Budang Kemaritiman dan Investasi. “Saya hadir dalam pertemuan tersebut dan Bapak Purbaya Yudhi Sadewa tidak menghadiri pertemuan itu.
Anehnya, ada sebuah tim dari PTTEP Bangkok yang diutus ke Jakarta untuk mencoba mencabut moratorium yang diterbitkan oleh The Montara Task Force dan mereka bertemu dengan SKK Migas dan Pertamina agar scepatnya bisa mencabut moratorium tersebut,” kata Ferdi Tanoni, Selasa (13/2/2024)
Menurut Ferdi, urusan moratorium itu di bawah kendali the Montara Task Force, dan mengapa tim PTTEP Bangkok saat berkunjung ke Jakarta tidak langsung bertemu dengan the Montara Task Force? Malah menyerahkan urusan ini dengan SKK Migas dan Pertaminah. Aneh, padahal urusan ini bisa diselesaikan bersama The Montara Task Force.
Singkatnya, menurut Ferdi, karena Pertamina dan SKK Migas tidak mampu untuk mencabut moratorium tersebut, sekarang GM PTTEP Indonesia Grinchai Hattagam berpindah arah dan sedang menggunakan tangan dari pada Kedutaan Besar Thailand di Jakarta.
Mereka minta Kementerian ESDM Indonesia bersurat kepada The Montara Task Force yang diterima pada 23 Januari 2024 untuk bisa segera mencabut Moratorium itu.
Berikut surat Ferdi kepada Dubes Thailand
Yang Mulia
Tuan Duta Besar Thailand di Indonesia!
Royal Thai Embassy, Jakarta
Thailand dan Indonesia merupakan sesama anggota ASEAN akan tetapi urusan Kasus Tumpahan Minyak Montara ini tidak perlu Anda memberikan bantuan/campur tangan untuk membela GM PTTEP Indonesia Tuan Grinchai Hattagam.
PTTEP, kami (YPTB) dari Indonesia yang merupakan Representasi dan Otorotas Pemerintah Republik Indonesia khusus dalam penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak Montara tentang kerguian sosial ekonomi masyaraka baik melalui advokasi dan litigasi nya sejak tahun 2009 hingga saat ini.
Hanya ingin sampaikan pada anda bahwa Kasus Montara pada tahun 2009 itu telah membunuh mata pencaharian kami lebih dari 100,000 penduduk pesisir dan banyak orang yang sakit,banyak anak putus sekolah dan banyak orang yang meninggal dunia.
Bertangungung jawablah atas perbuatan anda ini di 13 kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Timur. Kami mendesak anda agar segera adakan pertemuan bersama tanpa dihadiri oleh GM PTTEP Indonesia Tuan Grinchai Hattagam karena dialah merupakan sumber dari segala persoalan tersebut.
Kami bersedia dan setiap saat menunggu agar bersama kita sepakati untuk selesaikan Kasus Tumpahan Minyak Montara di dalam wilayah Republik Indonesia. Ingat, PTTEP Bangkok membayar AU$ 195.500.000 itu untuk petani rumput laut saja di Kabupaten Kupang dan Rote.
Belum termasuk para nelayan itu sangatlah kecil bila dibandingkan dengan besarnya kerugian sosial ekonomi dan kerusakan lingkungan di seluruh perairan laut Timor dan Laut Sawu tang tersebar di 13 kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Timur.
Dasar pertemuan kita adalah surat kami yang telah dikirim via GM PTTEP Indonesia Tuan Grinchai Hattagam.Berjiwa besar dalam menyelsaikan kasus tumpahan minyak Montara inidan lebih cepat diselesaikan lebih baik. Tuhan Yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi Menyertai Kita Semua. (*/gma)
