Kupang – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, NTT akan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan di trotoar.
Penjabat Wali Kota Kupang, George Hadjo menegaskan, trotoar difungsikan bagi pejalan kaki, bukan untuk pedagang.
“Untuk kepentingan umum, tidak usah toleransi. Hanya ada dua cara yaitu loyal secara otomatis atau tekan secara aturan,” ujarnya saat coffee morning bersama wartawan di Kupang, Jumat (26/8/2022).
Namun, George minta Kasat Satpol PP Kota Kupang, Rudi Abubakar melakukan penertiban dengan cara persuasif secara terus-menerus. “Jika tidak (bersedia ditertibkan), baru ditindak, supaya semua orang tahu orang ini tidak bisa diomong lagi,” jelasnya.
Penertiba yang sama juga aka dilakukan terhadap pemeliharaan ternak di kelurahan, penjualan daging di pinggir jalan, hingga biaya penguburan jenasah yang menelan anggaran puluhan juta rupiah.
Pada Coffee Morning tersebut, George meminta masukan dari wartawan mengenai berbagai persoalan di Kota Kupang serta solusi dari persoalan tesebut. Kebanyakan wartawan menyoroti masalah sampah yang menumpuk di mana-mana mulai dari gang di kelurahan, jalan utama, got, dan kali, serta mobil sampah dan bak sampah.
Selain itu, masalah pasar tradisional bersama kamar mandi dan toilet, lonjakan harga kebutuhan pokok terutama tomat dan cabai, ruang terbuka hijau, bongkar-muat barang, parkir, taman kota, hingga poster mantan wali kota dan wakil wali kota yang masih ada di papan reklame di beberapa wilayah Kota Kupang. Untuk taman kota, George menemuka taman tidak dilengkapi toilet dan lampu taman yang mati karena dicuri.
Selain itu, George juga menyoroti kerusakan ruas jalan yang menghubungkan Kelurahan Oebufu dengan Liliba dan Naimata rusak sejak Siklon Seroja April 2021 namun dibiarkan dan baru diperbaiki pada Agustus 2022 ini.
Lambannya perbaikan ruas jalan ini mengakibatkan kemacetan di ruas Jalan Piet Tallo terutama di Jembatan Liliba setiap pagi dan sore. “Saya pergi di Pasar Oebobo. Seroja hantam seng, hanya butuh perbaikan 10 lembar seng tapi hampir dua tahun tidak perbaiki. Saya bilang ke Kepala PU, hari ini juga saya keluar dari pasar, kirim orang untuk perbaiki, dan besok sudah selesai,” ujarnya.
Kondisi itu terjadi karena tambah George, camat tidak memiliki hati dan peduli terhadap pelayanan publik di Kota Kupang. “Saya akan bekin layanan gangguan masyarakat, begitu masuk layanan gangguan masyarakat ada di mana, tim harus turun melakukan eksekusi, dan saya harus tahu,” tambahnya. (gma)
