Kupang – Dalam ingatan Ferdi Tanoni, masyarakat Nusa Tenggara Timur telah dijadikan korban akibat tumpahan Minyak Montara di Laut Timor pada 21 Agustus 2009.
Tragedi maha besar yang dilakukan oleh PTTEP di Bangkok dan Pemerintah Federal Australia, berdampak terhadap sekitar 100,000 petani rumput laut dan nelayan di 13
kabupaten dan kota.
“Kami telah berjalan cukup jauh dalam penyelesaian kasus Tumpahan Minyak Montara ini dan lebih dari itu, kami secara resmi telah diberikan urusan dan tanggungjawab oleh pemerintah kabupaten dan kota, gubernur Nusa Tenggara Timur dan menteri untuk mengurus advokasi dan litigasi penyelesaian Kerugian Sosial Ekonomi Masyarakat Republik Indonesia.
Hal-hal ini antara lain nya yang telah mendorong secara keras dari dalam diri kami untuk harus diselesaikan,” kata Ferdi di Kupang, Minggu (11/2/2023).
Setelah menerima mandat, Ferdi pergi pulang Jakarta dan Kupang guna bertemu dengan Ketua The Montara Task Force, Purbaya Yudi Sadewa untuk menyampaikan pesan-janji-janji manis dari GM PTTEP Indonesia sekaligus meminta agar digelar pertemuan bersama PTTEP Indonesia.
Ketika itu, Purbaya setuju agar diadakan pertemuan bersama PTTEP Indonesia. Grinchai Hattagam dan dua orang stafnya datang dan pertemuan tersebut di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dalam pertemuan itu, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, bahwa dia akan laporkan masalahnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Pandjaitan.
Kurang lebih dua minggu setelah pertemuan tersebut, Ferdi dihubungi dari kantor The Montara Task Force untuk kembali ke Jakarta karena ada pertemuan The Montara Task Force dengan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam pertemuan tersebut yang dipimpin Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, disepakati ada dua hal yakni:
1. Surat Moratorium kepada PTTEP oleh the Montara Task Force tetap tidak DICABUT sebelum adanya penyelesaian yang nyata dari PTTEP. (Adanya surat YPTB kepada PTTEP Bangkok atas permintaan Tuan Grinchai Hattagam-GM PTTEP Indonesia tapi tidak pernah dijawab).
2. Soal kerusakan lingkungan yang terjadi, PTTEP Bangkok harus datang ke Indonesia agar bersama tim di Indonesia untuk mulai merundingkan perbaikan seluruh kerusakan lingkungan yang terjadi.
Pada malam hari itu juga kami menghubungi staf Tuan Grinchai Hattagam agar datang bersama untuk menemui kami dan mendengar hasil pertemuan kami itu. (gma/bersambung..)
(foto adalah satu surat dari PTTEP ke Pak Luhut Binsar Pandjaitan tahun 2018 yang diberikan Grinchai Hattagam).
