Kupang – Kapolda NTT Irjen Johni Asadoma menginstruksikan kepada pejabat utama (PJU), kapolres hingga kapolsek untuk bantu menurunkan prevalensi stunting di daerah itu yang saat ini tercatat sebesar 17,7% atau 77.338 balita.
Gebrakan kapolda itu merupakan kedua kalinya dalam bulan ini. Sebelumnya, Irjen Johni Asadoma mengeluarkan kebijakan anggota polda hingga polres mengenakan tas produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuannya untuk mendukung perekonomian masyarakat, sekaligus mempromosikan produk UMKM.
Adapun instruksi kapolda tersebut disampaikan saat Acara Sosialisasi dan Pencanangan Orang Tua Asuh Anak Stunting yang digelar secara tatap muka dan darring di Kupang, Rabu (15/3/2023).
Gerakan orangtua asuh merupakan wujud keseriusan Polda NTT turut membantu menurunkan angka stunting. “Sebagai wujud keseriusan, Polda NTT membentuk program gerakan orangtua asuh anak stunting (Gotaas), guna mendorong percepatan penurunan angka stunting di bumi Flobamora,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo telah menetapkan target nasional prevalensi stunting sebesar 14% paa 2024, sedangkan Pemerintah Provinsi NTT menetapkan prevalensi stunting 10-12% pada 2024.
Menurutnya, anggota Polri dalam dalam tugas dan tanggung jawabnya, dituntut untuk memiliki kepedulian terkait stunting. Pada kegiatan tersebut juga dihadirkan 105 anak stunting yang saat ini diasuh oleh polres jajaran, lima anak di antaranya diasuh oleh Polresta Kota Kupang..
“Oleh karenanya kita berharap pada tingkat Polda para PJU dan seluruh satker dapat mengambil bagian menjadi orang tua asuh,” kata Irjen Johni Asadoma dalam kegiatan yang juga dihadiri Wakapolda NTT Brigjen Herri Sulistianto, Irwasda Polda NTT serta para pejabat utama Polda NTT, dan Ketua Bhayangkari Daerah NTT Vera Asadama-Sirait.
Irjen Johni Asadoma mengaku bangga karena ada seorang kapolsek di Polres Alor yang telah menjadi orang tua asuh balita stunting yang jumlahnya mencapai puluhan anak.
“Oleh sebab itu, saya instrusikan kepada para PJU, Kapolres dan Kapolsek untuk menjadi orang tua asuh anak stunting. Langkah awal pembiayaan program ini akan didukung oleh dinas di kabupaten yang polresnya sudah berkomitmen dengan para Bhayangkari yang menjadi ujung tombak eksekutor di lapangan,” ujarnya. (gma)
