Jakarta – Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Johni Asadoma, menghadiri Rapat Koordinasi Infrastruktur Publik dan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta, Rabu (27/11/2025).
Acara yang dipimpin Menteri UMKM, Maman Abdurraahman, ini membahas optimalisasi alokasi ruang promosi UMKM pada infrastruktur publik dan peningkatan akses pembiayaan KUR di seluruh Indonesia.
Rapat turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Tedi Bharata, perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, pimpinan BUMN, serta gubernur dan wakil gubernur dari berbagai provinsi.
Dalam pemaparannya, Menteri UMKM menegaskan urgensi penerapan PP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengamanatkan 30% ruang usaha infrastruktur publik diperuntukkan bagi pelaku UMKM dengan biaya sewa terjangkau, maksimal 30% dari harga pasar.
Saat ini pemanfaatan ruang tersebut baru mencapai 60%, sehingga perlu ditingkatkan dengan kurasi produk dan penataan lokasi yang lebih efektif.
Pada kesempatan itu, Wagub Johni Asadoma memaparkan kondisi riil penyaluran KUR di NTT. Dari 8.931 calon debitur, sebanyak 4.354 UMKM telah melakukan akad, sementara 3.037 pelaku usaha belum terlayani akibat sejumlah kendala, mulai dari akses internet yang terbatas, prosedur perizinan yang rumit, hingga minimnya modal awal.
Johni menegaskan perlunya langkah konkret untuk mempercepat pemberdayaan UMKM daerah.
“NTT membutuhkan penyederhanaan regulasi perizinan, perlakuan khusus dari perbankan bagi UMKM mikro yang bermodal rendah, serta pelatihan yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal,” tegasnya.
Bank NTT juga menyatakan kesiapan menyalurkan KUR hingga Rp200 miliar pada 2026 dengan pengawasan yang lebih ketat.
Menanggapi laporan Wagub, Menteri UMKM mengatakan apresiasi dan mendorong pemerintah daerah, termasuk NTT, untuk memperkuat fasilitas publik yang inklusif serta memastikan pengawasan penyaluran KUR berjalan tepat sasaran.
Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, perbankan, dan komunitas UMKM dalam membangun ekosistem usaha yang inklusif.
Pemerintah Provinsi NTT selanjutnya akan membentuk tim kerja khusus untuk mengoordinasikan pembinaan UMKM dan KUR, mempercepat legalisasi usaha, melakukan digitalisasi data UMKM, serta meningkatkan pelatihan dan mutu produk.
Pemprov NTT juga memastikan optimalisasi ruang promosi UMKM pada infrastruktur publik strategis—seperti bandara, pelabuhan, terminal, dan area komersial untuk memperkuat keberlanjutan usaha lokal.
Dengan dukungan lintas sektor, momentum ini diharapkan menjadi langkah kuat bagi UMKM NTT dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*/gma)
