Kupang – Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, memimpin Apel Kendaraan Dinas lintas Pemerintah Provinsi NTT yang digelar di Halaman GOR Flobamora Kupang, Rabu (1/4/2026) pagi.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan aset daerah sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam apel tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, Johni Ataupah, bertindak sebagai Komandan Apel.
Ia melaporkan, kegiatan diikuti oleh 71 unit kendaraan dinas dari total 354 unit yang tersebar di 22 kabupaten/kota, sementara sisanya masih berada di daerah dalam penugasan.
Dalam amanatnya, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya pengelolaan kendaraan dinas secara tertib sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, apel ini bertujuan memastikan tertib administrasi aset, menjamin kelayakan operasional kendaraan, meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, serta menertibkan kendaraan yang sudah tidak layak melalui mekanisme penghapusan.
“Pengelolaan kendaraan dinas harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Johni.
Ia menambahkan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan kontributor utama PAD NTT. Namun, optimalisasi sektor ini masih menghadapi tantangan, terutama rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, Wagub juga mendorong langkah efisiensi di lingkungan pemerintah, seperti pengurangan perjalanan dinas, penerapan work from home (WFH), serta membangun budaya hidup hemat.
Untuk meningkatkan kepatuhan, Pemerintah Provinsi NTT didorong mempercepat digitalisasi sistem pembayaran pajak. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus menjadi teladan dalam hal tertib administrasi.
“Tidak boleh ada kendaraan dinas yang tidak tertib administrasi. Pemerintah harus menjadi role model,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa optimalisasi PAD merupakan tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN), sehingga diperlukan kolaborasi yang kuat.
Usai apel, Wakil Gubernur melakukan pemeriksaan langsung terhadap kendaraan dinas, termasuk kelengkapan dokumen dan kondisi fisik kendaraan. Petugas juga melakukan penindakan dengan menempelkan stiker peringatan pada kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak.
Kegiatan turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja NTT Sumantri M. Baswan, Kepala Dinas Perhubungan NTT Frederik Koenunu, Kepala BPKAD NTT Benhard Menoh, Kepala Biro Umum Setda NTT Agustinus Sigasare, serta Kasat Pol PP Yohan A. Bunmo Loban bersama ASN lingkup Pemprov NTT.
Wakil Gubernur meninjau layanan pemeriksaan kesehatan gratis melalui Mobile Unit Keselamatan Lalu Lintas Jasa Raharja NTT yang didukung tenaga medis dari Biro Kedokteran dan Kesehatan (Birokes) Polda NTT.
Selain itu, tersedia pula layanan Samsat Keliling untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. (*/gma)
