Kupang – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Timur menyoroti kebijakan pembatasan aktivitas jurnalistik di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Malaka.
Penegasan itu disampaikan dalam Diskusi Publik Hari Pers Nasional dan HUT ke-80 PWI di Kupang,bSabtu (21/6/2026).
Ketua PWI NTT, Fery Jahang, dalam sambutannya menegaskan profesionalisme pers tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi ruang kerja wartawan.
Menurutnya, peningkatan kualitas pers harus ditempuh melalui penguatan kapasitas dan perluasan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), bukan melalui kebijakan yang berpotensi membatasi kebebasan pers.
Sorotan itu mencuat setelah beredarnya surat hasil rapat di Manggarai Barat yang memuat sejumlah persyaratan bagi media atau wartawan yang hendak melakukan peliputan. Kebijakan serupa juga disebut terjadi di Kabupaten Malaka, di mana wartawan diminta memenuhi ketentuan administratif tertentu sebelum beroperasi.
“Kalau kita menginginkan pemberitaan yang profesional dan berimbang, maka uji kompetensi harus difasilitasi dan diperluas di daerah. Jangan sampai pembatasan justru mengurangi akses informasi publik,” tegas Fery.
Ia menyebutkan, jumlah wartawan di NTT yang telah mengikuti UKW masih terbatas, sekitar 100 orang.
Karena itu, solusi yang ditawarkan adalah memperbanyak pelaksanaan UKW di kabupaten/kota agar kualitas pers meningkat tanpa harus membatasi ruang gerak jurnalistik.
Diskusi publik ini mengangkat Tema “Peran Perbankan Mendorong Pertumbuhan UMKM di NTT Melalui Kredit Usaha Rakyat”.
Keynote speaker kegiatan adalah Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.
Hadir pula Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT Adidoyo Prakoso, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT Yang Simarmata, Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus, Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kupang, Teri SM Tambun, serta Pengamat Ekonomi Regional Dr. Jems Adam.
Kegiatan ini juga dihadiri 20 pelaku UMKM, para ketua organisasi wartawan, serta ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah NTT dan sejumlah wartawan.
Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa pers yang sehat merupakan bagian penting dalam mendorong ekonomi yang berdaulat dan bangsa yang kuat, sejalan dengan semangat HUT ke-80 PWI.
PWI NTT berharap pemerintah daerah, termasuk Manggarai Barat dan Malaka, membuka ruang dialog bersama organisasi pers guna mencari solusi yang adil dan proporsional tanpa mengurangi prinsip kemerdekaan pers. (gma)
