Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menegaskan kesiapan Provinsi NTT bersama Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. Penegasan tersebut disampaikannya kepada wartawan di VIP Bandara El Tari, Minggu (21/12/ 2025), menanggapi pemberitaan terkait kesiapan Provinsi DKI Jakarta menjadi tuan rumah PON 2028.
Menurut Wagub Johni, proses penetapan tuan rumah PON telah melalui mekanisme dan prosedur yang jelas. Hingga saat ini, NTT–NTB telah menyelesaikan seluruh tahapan formal dan tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
“Penentuan tuan rumah PON dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Provinsi NTT–NTB sudah melalui seluruh proses secara formal dan kini tinggal menunggu SK Menteri Pemuda dan Olahraga,” ungkap Wagub Johni.
Ia mengakui bahwa dari sisi fasilitas olahraga, Provinsi NTT maupun NTB belum sepenuhnya optimal. Namun, kondisi tersebut dinilainya tidak dapat dilepaskan dari prinsip pemerataan pembangunan nasional.
“Memang kita akui fasilitas olahraga di NTT dan NTB belum sepenuhnya lengkap. Namun PON juga harus dipandang sebagai bagian dari pemerataan pembangunan olahraga di Indonesia,” jelasnya.
Terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah PON 2028, Wagub Johni menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar mengingat kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki.
“DKI Jakarta tentu memiliki fasilitas yang sangat memadai, sehingga wajar jika menyampaikan kesiapan. Namun kita juga perlu melihat pelaksanaan PON sebelumnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa PON telah digelar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari wilayah utara di Sulawesi Selatan, wilayah barat di Aceh–Sumatera Utara, hingga wilayah timur di Papua. Dengan demikian, wilayah selatan Indonesia, khususnya NTT–NTB, dinilai layak mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah.
“Saat ini tinggal wilayah selatan Indonesia. Karena itu, masyarakat NTT–NTB sangat berharap pelaksanaan PON dapat berlangsung sesuai dengan penunjukan awal serta mekanisme dan prosedur yang telah dilalui,” tambahnya.
Wagub Johni juga menyampaikan bahwa pelaksanaan PON XXII Tahun 2028 dapat dilakukan dengan skema kolaborasi antardaerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat menjadi solusi atas keterbatasan fasilitas sekaligus mendorong efisiensi anggaran.
“PON NTT–NTB 2028 bisa dilaksanakan dengan prinsip kolaborasi, baik dengan Provinsi DKI Jakarta maupun Jawa Barat dan Jawa Timur. Venue-venue yang membutuhkan biaya pembangunan besar dapat dilaksanakan di daerah tersebut, sehingga terjadi penghematan anggaran sekaligus pemerataan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wagub Johni berharap Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, segera memberikan kejelasan terkait penetapan tuan rumah PON 2028 agar seluruh persiapan dapat dilakukan secara maksimal.
“Kami berharap ada keputusan yang cepat agar persiapan dapat dilakukan secara fokus, baik dari sisi sumber daya manusia maupun pembiayaan. NTT–NTB tentu masih membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat, khususnya dalam pembangunan fasilitas olahraga,” ujarnya.
Mantan Kapolda NTT tersebut juga menegaskan bahwa Provinsi NTT akan memanfaatkan seluruh fasilitas olahraga yang tersedia di berbagai wilayah, mulai dari Daratan Timor, Sumba, hingga Flores, selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KONI Pusat atau PB PON.
Selain itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pengurus KONI Pusat serta melaksanakan studi tiru ke Provinsi Jawa Barat, tuan rumah PON XIX Tahun 2016.
“Koordinasi dengan KONI Pusat dan studi tiru ke Jawa Barat telah kami lakukan, baik terkait penyelenggaraan, organisasi, prestasi, hingga dampak ekonomi. Kami berharap PON di NTT–NTB nantinya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tutup mantan atlet tinju asal NTT tersebut. (*/gma)
