Sikap Senator Medah Terkait Import Beras 500.000 Ton

  • Whatsapp
Ibrahim Medah/Foto: Gamaliel

Jakarta–Kebijakan pemerintah pusat mengimpor beras sebanyak 500.00 ton menuai tanda tanya besar dari anggota DPD RI Ibrahim Agustinus Medah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI dan Kementrian Perdagangan, di Senayan Jakarta, Selasa (16/1/2018), Senator asal NTT itu mengatakan kebijakan import dalam jumlah besar yang mencapai 500.000 ton itu penuh tanda tanya.

Read More

Pasalnya, indikator yang digunakan pemerintah untuk melakukan import hanya semata lantaran harga beras di pasar.

“Kita hanya menggunakan indikator harga beras di pasar naik lalau kita import. Namun, kita belum mengamati secara baik mengapa terjadi kenaikan harga di pasar,” katanya.

Menurut Medah, kenaikan harga di pasar itu fluktuatif dan sesuai kondisi seperti hujan atau kondisi trasportsi.

“Di musm hujan seperti ini, trasportasi mengalami gangguan sehingga pasokan ke pasar mengalami defisit dan pasti mempengaruhi harga pasar. Tetapi tanpa melihat indikator lain, kita lalu ambil kesimpulan untuk impor,” ujarnya.

Dikatakan Medah, yang mau diimpor oleh pemerintah adalah beras premium, dan dikatahui bersama bahwa rakyat Indonesia masih banyak yang miskin, yang tentunya sebagian besar dari rakyat Indonesia bukan pemakan beras premium.

“Lalau kita import ini untuk siapa sebenarnya,” ujar Medah. Mantan Bupati Kupang dua periode itu mengatakan, apakah pemerintah sudah mengetauhi di masyarakat berapa cadangan beras yang ada di masyarakat. “Apakah kita benar-benar tahu bahwa di masyarakat kita di setiap rumah tangga sudah tidak ada cadangan lagi dan kita harus import,” katanya.

Dijelaskan Medah, ia dan seluruh Anggota DPD RI baru selesai melakukan reses di daerah dan pihaknya saat itu bertemu Perum Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan di daerah dan diterima penjelasan bahwa untuk persediaan di masyarakat tidak mengalami defisit. Yang artinya, masyarakat punya cukup ketersediaan untuk kebutuhan mereka kedepan.

“Akhirnya saya berkesimpulan bahwa sebenarnya keputusan import ini diambil dengan penuh tanda tanya. Dan tanda tanya itu yang bisa dijawab oleh pemerintah, karena indikator yang digunakan hanya karena harga pasar,” katanya.
Menurut mantan Ketua DPRD Provinsi NTT ini, lantaran beras import itu sudah didatangkan, maka jikalau memang targetnya harus 500.000 ton maka jangan didatangkan seluruhnya, tetapi didatangkan bertahap sesuai kondisi yang ada di masyarakat.

“Bisa saja kedepannya masyarakat kita tidak mungkin membutuhkan beras sampai 500.000 ton,” katanya.
Dia juga menyesalkan sikap pemerintah yang hanya dengan keputusan sepihak tanpa berdiskusi dengan parlemen langsung mengambil keputusan sepihak untuk impor.

“Kita semua ikuti di berbagai media, bahwa dalam bulan Februari ini beras 500.000 ton sudah mulai datang di Indoensia. Untuk apa kita berdebat karena beras mau datang. Artinya, sebelum parlemen memberikan rekasi, traskaksi import sudah berjalan. Ini sebenarnya pemerintah bertindak atas inspirasi dan persetujuan sendiri tanpa rekomendasi dari parlemen,” kata Medah. llt

Komentar ANDA?

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.