Jakarta. Tim Prabowo meminta KPU menunda rekapitulasi nasional dan pengumuman hasil Pilpres 2014 dengan alasan pemungutan suara di Jakarta harus diulang. Namun bagi Capres Prabowo bukan di Jakarta saja dia mengalami kerugian gara-gara aksi kecurangan sehingga perlu pemungutan ulang.
“Selain Jakarta, di banyak kota lain juga. Ada keanehan, kejanggalan, kecurangan yang cukup massif,” kata Prabowo usai pertemuannya dengan mantan Presiden RI BJ Habibie, di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (19/7/2014).
“Saya prihatin dapat laporan dari tim saya, banya kecurangan dan indikasi di banyak tempat, kita akan minta di ulangi. Insya Allah kita menang kalau tidak ada kecurangan,” sambung capres yang diusung Partai Gerindra-PAN-PPP-PKS-PBB-Golkar ini.
Usul agar KPU menunda penetapan hasil rekapitulasi Pilpres pada 22 Juli mendatang disampaikan kuasa kukum pasangan Prabowo-Hatta, Didik Supriyanto. Dia ingin ada waktu bagi pelaksaan pemungutan suara ulang di 5.821 TPS di DKI Jakarta yang diduga ada banyak terjadi kecurangan pada 9 Juli lalu.
Padahal pada Minggu esok KPU akan memulai tahap rekapitulasi nasional dan akan mengumumkan hasilnya pada 22 Juli 2014. Bila permintaan tim hukum Prabowo ini dipenuhi, otomatis semua jadwal akan mundur sebab hasil pencoblosan ulang itu akan dihitung mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga akhirnya prospinsi yang bisa memakan waktu hampir satu pekan sebelum akhirnya KPU mengumumkan hasil akhirnya.
Belum lagi permitaan kontroversial tersebut disampaikan secara resmi, KPU tegas-tegas menolak untuk memenuhinya. “Tidak akan menunda!” tegas komisioner KPU Hadar Nafiz Gumay di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (19/7/2014). “Aturan dan batasan waktunya ada. Kenapa baru diajukan belakangan?” herannya. (sumber: metrotvnews.com)
