Kupang – Beras dan rokok masih menjadi komoditas utama yang menentukan garis kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT), meskipun angka kemiskinan daerah ini tercatat mengalami penurunan signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, struktur konsumsi pangan rumah tangga berpendapatan rendah masih memberi tekanan besar terhadap standar hidup masyarakat.
Pada September 2025, BPS NTT mencatat persentase penduduk miskin turun menjadi 17,50 persen, menurun 1,10 persen poin dibandingkan Maret 2025. Secara jumlah, penduduk miskin berkurang 57,09 ribu orang.
Kepala BPS NTT Matamura Bengngu Kale menjelaskan, penurunan kemiskinan tersebut terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun menjadi 6,96 persen, sementara di perdesaan turun menjadi 21,48 persen. Namun, disparitas antara desa dan kota masih menjadi persoalan struktural.
“Secara nasional, NTT masih termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Namun pada September 2025, NTT berada di peringkat ketiga nasional dalam capaian penurunan tingkat kemiskinan,” ujar Matamura dalam rilis resmi BPS, Rabu (5/2).
Meski demikian, tekanan biaya hidup masyarakat masih terasa. Garis kemiskinan NTT pada September 2025 tercatat sebesar Rp563.052 per kapita per bulan, naik 2,45 persen dibandingkan Maret 2025. Dalam pembentukannya, komponen makanan mendominasi hingga 75,54 persen, sementara komponen bukan makanan hanya 24,46 persen.
Untuk komoditas makanan, beras menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan garis kemiskinan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di wilayah perkotaan, beras berkontribusi 28,66 persen, diikuti rokok kretek filter 4,33 persen, ikan tongkol atau tuna 3,05 persen, telur ayam ras 3,02 persen, serta daging ayam kampung 2,73 persen.
Sementara di wilayah perdesaan, kontribusi beras bahkan mencapai 34,16 persen. Komoditas lain yang turut menentukan garis kemiskinan adalah daging babi 4,35 persen, rokok kretek filter 4,13 persen, daging ayam kampung 3,38 persen, serta kopi bubuk atau instan 2,86 persen.
Selain penurunan jumlah penduduk miskin, BPS juga mencatat perbaikan kualitas kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sama-sama mengalami penurunan, menunjukkan jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit dan ketimpangan antarpenduduk miskin mulai berkurang. (*/dari rilis)
