Kupang—Lintasntt.com: Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Peduli Suara Rakyat (Forsa) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar unjuk rasa damai menolak penetapan Ketua DPRD NTT periode 2014-2019 di Kupang, Senin (22/9).
Mereka menilai penetapan Anwar Pua Geo menjadi Ketua DPRD NTT oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tidak sesuai aturan partai golkar.
“Penetapan Anwar Pua Geno tidak berdiri diatas prinsip-prinsip organisasi di Partai Golkar,” kata Pimpinan Forsa, Rio Touwala kepada wartawan.
Ia mengatakan salah satu syarat penetapan anggota DPRD terpilih menjadi ketua DPRD ialah pernah menjadi anggota DPRD periode sebelumnya. Padahal menurut Rio, Anwar menjadi anggota DPRD periode 2009-2014 lewat pergantian antarwaktu (PAW), bukan lewat pemilu legislatif.
Dengan demikian menurut Dia, penetapan Anwar menjadi ketua DPRD tidak bisa dibenarkan karena Anwar dinilai belum memenuhi syarat prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tak tercela. Beda jika dibanding dengan calon lain yang diusulkan bersama Anwar ke DPP Golkar beberapa waktu lalu yakni Alfridus Bria Seran, Hugo Rehi Kalembu, dan Semuel Niti.
Anwar Pua Geno yang dimintai tanggapanya terkair penolakan warga tersebut mengatakan penolakan seharusnya disampaikan sebelum usulan calon ketua DPRD yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar NTT. “Kami sesalkan adanya gejolak setelah penetapan ketua DPRD oleh DPP Golkar,” kata Dia.
Ia menjelaskan Rapat Pimpinan Nasional (Rampinas) Partai Golkar Nomor 5 Tahun 2013 pasal 2 ayat 2 hanya mengatur syarat minimal pernah menjadi anggota DPR ditingkatannya. Sedangkan PAW tidak diatur dalam Keputusan Rapimnas Nomor 5 tahun 2013 seperti yang dipersoalkan pengunjuk rasa.
Selain itu, DPP Golkar memiliki otoritas memilih dan menetapkan kader yang dinilai menjadi Ketua DPR. “Dalam politik ada perbedaan tapi harus bersikap sportif,” kata Anwar. (gba)
