KUPANG—LINTASNTT.COM: Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni mengharapkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan PM Australia Kevin Rudd mengagendakan pembahasan masalah pencemaran Laut Timor yang hingga kini mengalami jalan buntu dalam upaya penyelesaiannya.
“Dalam pertemuan bilateral antara Presiden SBY dan sahabatnya PM Australia Kevin Rudd di Istana Bogor, Jumat (5/7), kami harapkan masalah pencemaran Laut Timor pada 2009 menjadi agenda pembahasan selain masalah investasi dan perdagangan kedua negara,” kata Tanoni kepada pers di Kupang, Jumat.
Agenda Indonesia-Australia Annual Leaders Meeting di Istana Bogor itu, kata Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) itu, hendaknya pula membahas pencemaran Laut Timor akibat meledaknya sumur minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009.
“Ini persoalan lingkungan yang sifatnya universal dan dampaknya terhadap masalah kemanusiaan, khususnya warga Nusa Tenggara Timur yang berada di pesisir yang menjadi korban dari pencemaran itu. Ini sebuah petaka yang tidak bisa dipandang enteng,” kata mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia itu.
Sumur minyak Montara yang meledak di Laut Timor itu milik Seadrill Norway Pty. Ltd dan dioperasikan oleh PTTEP Australasia sebuah perusahaan minyak asal Thailand yang berbasis di Australia. Sampai sejauh ini, perusahaan tersebut terkesan “menghindar” dari tanggungjawab atas sebuah musibah besar yang terjadi di Laut Timor pada 21 Agustus 2009.
“Kita harapkan pemerintahan kedua negara bersama unsur pemerintah daerah NTT serta Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) yang mengadovakasi masyarakat korban selama ini, dilibatkan dalam upaya penyelesaian petaka Montara di Laut Timor itu,” kata Tanoni.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute Dr Y Paonganan MSi yang juga Pakar Ekologi Laut menilai lambannya Pemerintah Indonesia dalam menyikapi persoalan pencemaran Laut Timor telah mencabik-cabik harkat, martabat dan jati diri bangsa Indonesia. “Masalah pencemaran Laut Timor bukan persoalan sepele dari sisi ekologi semata, tetapi merupakan masalah besar yang mengancam masa depan anak cucu orang NTT dalam jangka panjang. Atas dasar itu, kita minta perhatian pemerintahan Presiden SBY untuk memperhatikan masalah ini,” kata Paonganan.
\Sebelumnya, PTTEP Australasia menawarkan ganti rugi sebesar 5.000.000 dolar AS atau sekitar Rp45 miliar bagi para nelayan dan petani rumput laut di pesisir Pulau Timor bagian barat NTT serta pulau-pulau di sekitarnya.
Namun, hal ini ditolak dengan tegas oleh Ketua YPTB Ferdi Tanoni, karena jumlah ganti rugi tersebut sangat tidak sebanding dengan penderitaan yang ditanggung para nelayan dan petani rumput laut di NTT serta luas wilayah pencemaran yang mencapai 85.000 kilometer persegi.
Atas dasar itu, Tanoni meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap cepat dan tegas dalam penyelesaiaan masalah Montara dengan memperhatikan fakta dan data-data yang telah disampaikan YPTB sejak Desember 2010. “Saya berharap dan sangat mengharapkan agar dalam agenda Indonesia-Australia Annual Leaders Meeting di Istana Bogor, masalah pencemaran Laut Timor dapat dibahas oleh pemerintahan kedua negara dalam pertemuan bilateral itu,” katanya.
“Apalah artinya jika pertemuan para petinggi kedua pemerintahan tidak membahas hal krusial semisal pencemaran Laut Timor yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak,” ujar penulis buku “Skandal Laut Timor, Sebuah Konspirasi Ekonomi Politik Canberra-Jakarta” itu. (GBA)
