Kupang – Aktivis Sosial dari Penguatan Institusi dan Advokasi Rakyat (PIAR) Sarah Lery Mboeik angkat bicara soal hasil seleksi taruna akademi kepolisian (Akpol) panitia daerah (Panda) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang minum putra-putri daerah.
Dari kuota calon siswa (Casis) Akpol 11 orang untuk Polda NTT, tercatat hanya 3 orang warga NTT. Sebaliknya, sebagian besar casis yang lulus berasal dari provinsi lain, yakni Sumatera Utara.
Hasil seleksi casis akpol tersebut ramai dibahas di NTT hingga DPR RI sejak empat hari terakhir, termasuk di media sosial. Sebelumnya, beredar informasi yang menyebutkan hanya satu warga NTT yang lolos akpol, kemudian direvisi menjadi 3 orang.
“Berkaitan dengan rekruitmen Akpol dari Polda NTT yang lagi ramai, terus terang kami cukup kecewa melihat komposisi yang lolos di mana alokasi Mabes Polri untuk NTT 11 orang, 5 orang kuota Mabes dan 6 dari kuota reguler dan disayangkan dari kuota yang ada, hanya 1 anak NTT,” kata Sarah Lerry Mboek di Kupang, Sabtu (6/7/2024).
Padahal dari sebuah postingan warganet di media sosial yang anaknya gagal dalam seleksi casis akpol mengatakan, hasil tes Bahasa Inggris dan Matematika anaknya jauh di atas peserta lainnya yang lulus. Tinggi badan putri-putri yang tidak lolos juga jauh di atas yang lolos.
Sarah mengaku pernah menjadi ketua pemantau external rekruitmen bintara dan akpol di Polda NTT.
“Untuk itu, walaupun rulenya (kuota casis) membolehkan, bukan berarti anak-anak mantan pejabat polda dan ada anak pejabat polda yang ada yang diprioritaskan. Untuk Anak NTT dan masyarakat NTT juga perlu melakukan pengawasan mulai dari pendaftaran sampai lolos karena banyak keanehan terjadi selama proses tdb sehingga modus itu selalu muncul,” ujarnya.
Terkait rekrutmen yang viral tersebut, Sarah mendorong agar para legislatifbaik di Propinsi NTT maupun di pusat untuk bisa melihat contoh rekrutmen yang terjadi di Papua.
Papua membuat peraturan entah perpu, peraturan gub ataupun kebijakan apapun namanya dengan yang mengatur soal rekruitmen ini agar tranparan.
“Misalnya di Papua ada yang namanya OAP (orang asli Papua) dengan pembagian kriteria misalnya bapaknya asli Papua, mamanya asli Papua dan Lahir dan besar di Papua,” ujarnya.
Terkait dengan rekrutmen casis akpol tersebut, yang dilakukan di Papua, bisa diterapkan di NTT. “Harusnya begitu sehingga tidak ada yang nyelonong seenaknya dengan alasan mantan petinggi polisi di mana-mana dan masuk semaunya,” tandas Sarah.
Hal yang direkomendasikan ialah perlu diatur kuota casis Akpol untuk pendatang dengan prosentase yang paling kecil, sedangkan putra-putri NTT dengan prosentasi terbesar.
“Sekali lagi masyrakat NTT perlu dorong para wakil rakyat buat rule berbentuk peraturan pemerintah (pp), keppres atau perpres yang bisa berlaku bagi penerimaan anggota TNI, anggota Polri dan aparatur sipil negara sehingga warga NTT bisa diakomodir,” jelasnya. (*/gma)
