Rote–Pembangunan perumahan stimulan tahun 2014 di Desa Meoain dan Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao diduga sarat masalah.
Dugaan masalah itu antara lain distribusi material dari kontraktor melalui suplair tidak sesuai RAB, misalnya pasir dan kayu yang dibagikan kepada warga tidak dapat digunakan.
Padahal anggaran pembangunan perumahan tersebut senilai Rp5,3 miliar bersumber dari APBN 2014. Pembangunan perumahan ini dikerjakan oleh kontraktor PT Minori Rurya Energy Baru, atas nama kuasa Direktur AA. Ia pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao periode 2009-2014.
Matheos Loma, salah satu warga yang menerima perumahan tersebut mengatakan ia diminta kontraktor menggunakan dana pribadi untuk membeli bahan bangunan. “Kami diminta menggunakan modal sendiri, nanti setelah dana pembangunan perumahan ini cair, barulah diganti oleh pihak kontraktor,” ujarnya.
Setelah rumah selesai dibangun, seorang fasilitator bernama MA mendatangi warga untuk memotret rumah-rumah yang sudah dibangun tersebut. Selanjutnya dana sebesar Rp3,2 miliar dicairkan.
“Sangat disayangkan. Setelah pencairan dana miliaran tersebut oknum kontraktor malah di-PHK karena ia dinilai tidak mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai kontrak,” kata Dia.
Karena di-PHK, kontraktor menolak membayar hutang material kepada suplair. “Kontraktor mengarahkan kami menemui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rote Ndao karena uang sisa pekerjaannya masih ada pada dinas tersebut,” kata Dia.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rote Ndao Ir. Dominggus Modok bersama Kepala Bidang Pemukiman pada Dinas Pekerjaan Umum setempat, Roberth Fando membantah AA memiliki hutang di dinas Pekerjaan Umum.
“AA sudah di-PHK sejak tahun 2014 sehingga dalam progress tahun 2015 sudah ada kontraktor baru yang tidak ada kaitan hutang piutang material. Seluruh dana progress tahun 2014 telah dicairkan oleh AA,” ujarnya. (hk)
