KUPANG–LINTASNTT.COM: Gubernur Frans Lebu Raya mengatakan persoalan pemilu kadaKabupaten Belu tidak menganggu stabilitas politik di Nusa Tenggara Timur.
Frans menyampaikan itu saat berpidato pada upacara peringatan detik-detik Proklamsi Kemerdekaan RI-68 di Kupang, Sabtu (17/8). “Pemilu kada Belu sementara dikomunikasikan soal keikutsertaan masyarakat di Daerah Otonomi Baru (DOB) Malaka,” ujarnya.
Begitu pula persoalan yang muncul terkait pemilihan pemilihan bupati di sejumlah daerah seperti Kabupatan Nagekeo yang berujung dipecatnya lima komisioner komisi pemilihan umum (KPU) setempat, dan pemilihan bupati Sumba Barat Daya yang kini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Frans secara umum, stabilitas politik tetap terjaga dalam berbagai dinamika politik yang terus berproses. Semua proses ini harus dijaga menyongsong pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden pada 2014.
Seperti diketahui, KPU Kabupaten Belu menghentikan proses tahapan pemilu kada menyusul penolakan Bupati Belu Yoachim Lopez untuk menyerahkan Daftar Pemilih Penduduk Potensial Pemilu (DP4) dari 12 kecamatan di DOB Malaka untuk diikutsertakan di pemilu kada Belu.
Dampak penolakan bupati tersebut mengakibatkan tahapan pemilukada Belu yang seharusnya dimulai sejak Juni lalau dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Padahal pemunggutan suara pemilu kada Belu harus digelar paling lambat Oktober 2013. (GBA)
