KUPANG–LINTASNTT.COM: Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni mengatakan Pemerntah Indonesia dan Australia membentuk zona perikanan bersama di Laut Timor dan Arafura guna mencegah masuknya nelayan ilegal ke perairan tersebut.
Zona perikanan bersama juga bertujuan mencegah penyelundupan manusia ke Australia. Pernyataan ini merupakan jawaban dari pandangan Perdana Menteri Australia Tony Abbot seelumnya yang ingin melakukan pencegahan terhadap pencari suaka yang akan memasuki negara itu lewat laut.
“Pandangan yang dikemukakan Perdana Menteri Australia bahwa pihaknya akan membeli kapal tua dan membayar kepala desa di Indonesia untuk mencegah penyelundupan manusia ke Australia, bukanlah sebuah ide yang menarik,” kata Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) dalam rilis yang diterima lintasntt.com, Rabu (18/9).
Menurut Dia, pandangan yang dikemukakan Tony Abbott cukup menarik, namun telah memberi kesan bahwa Australia sudah mengintervensi urusan dalam negeri Indonesia. “Pandangan tersebut mungkin positif bagi Australia, tetapi tidak bagi kita bangsa Indonesia. Hal itu justru sudah mengintervensi kedaulatan NKRI. Langkah moderat yang perlu dibangun kedua negara adalah membentuk zona perikanan bersama di Laut Timor dan Arafura,” ujarnya.
Solusi moderat yang ia tawarkan tersebut sangat positif, mudah dan tidak komplikasi untuk diimplementasikan. Ferdi pernah menyampaikan gagasan itu sekitar sembilan tahun lalu kepada Pemerintah Australia Utara di Darwin. “Saya menyarankan Australia membangun Zona Perikanan Bersama dengan Indonesia, agar nelayan kita (Indonesia) tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh patroli Angkatan Laut Australia ketika mencari ikan dan biota laut lainnya di Laut Timor,” katanya.
Zona Perikanan Bersama berfungsi sebagai zona penyangga bagi nelayan Australia dan Indonesia untuk mencari ikan dan biota laut lainnya di wilayah perairan Laut Timor dan Arafura, sekaligus sebagai benteng utama dalam upaya mencegah masuknya penyelundupan manusia ke Australia.
Selain itu, tambahnya, nelayan kedua negara juga dilengkapi pula dengan teknologi komunikasi yang canggih serta fasilitas perahu yang lebih modern agar bisa dijadikan sebagai mata dan telinga bagi kedua pemerintahan dalam mecegah masuknya nelayan ilegal dari negara lain serta penyelundupan manusia ke Australia. “Mereka dapat memberikan informasi awal atau peringatan dini kepada kedua pemerintahan tentang gerak-gerik nelayan ilegal dari negara lain yang mencuri ikan dan kekayaan laut lainnya di zona perikanan bersama serta upaya penyelundupan manusia dari Indonesia menuju Australia,” kata Tanoni. (GBA)
