Tanoto Foundation Bantu Penanganan Stunting di NTT

Kupang – Tanoto Foundation salah satu filantropi independen membantu Pemprov NTT dalam percepatan penanganan kasus tunting atau kekerdilan di kabupaten Timor Tengah selatan (TTS) dengan memberikan pelatihan kepada para bidan di daerah itu.

Head of Early Childhood Education and Development (ECED) di Tanoto Foundation, Eddy Henry kepada wartawan di Kupang, Senin mengatakan bahwa para bidan tersebut disebut dengan tim pendamping keluarga (TPK) yang dibentuk oleh BKKBN. “Untuk NTT tahun ini kita baru mulai fokus pada penanganan stunting, bekerja sama dengan BKKBN. Tetapi secara nasional sebelumnya kita sudah bantu penanganan stunting nasional yang dampaknya untuk NTT juga,” katanya di Kupang, Selasa (29/3).

Ia mengatakan salah satu bentuk percepatan penanganan stunting di Kabupaten TTS adalah pihaknya pada tanggal 24-26 Maret lalu sudah memberikan pelatihan kepada para TPK tersebut.

Untuk tahap pertama pelatihan tersebut pihaknya melatih bagaiman memberikan makanan tambahan bagi balita dan masih ada pelatihan lain sehingga para kader -kader tersebut sebagai penyuluh yang mumpuni.

Namun untuk berikutnya pelatihan yang hampir sama juga akan diberikan oleh Tanoto Foundation agar angka stunting di NTT khususnya di kabupaten TTS itu bisa terus alami penurunan. “Dalam pemberian pelatihan di TTS itu ada tiga komponen yakni bidan desa, kader bidan serta kader KB,” ujar dia.

Henry menyadari bahwa berdasarkan laporan BKKBN angka stunting di kabupaten TTS memang sangat mengkhawatirkan dan paling tinggi saat ini di NTT.

Karena itu pihaknya fokus di kabupaten tersebut terlebih dahulu baru lanjut ke kabupaten lainnya di NTT yang berdasarkan laporan BKKBN masuk dalam zona merah.

Henry mengatakan bahwa keberadaan Tanoto Faoundation sendiri adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan angka stunting di NTT walaupun baik pemerintah, NGO lainnya sudah membantu penurunan angka stunting di NTT. “Memang target Presiden agar angka stunting Indonesia ditargetkan 14 persen pada 2024 sangat ambisius. Dan ini juga kita perlu lihat juga dengan jumlah penduduknya,” ujar dia.

Berdasar Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, di NTT terdapat 15 kabupaten kategori merah karena angka kekerdilan di atas 30 persen, seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kupang, dan Rote Ndao.

Selain itu, Kabupaten Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata, dan Malaka. Bahkan, Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara tercatat angka prevalensi di atas 46 persen.

Sebanyak lima di antara 15 kabupaten di NTT itu, masuk 10 besar daerah dengan angka prevalensi kekerdilan tertinggi di Indonesia dari 246 kabupaten/kota yang menjadi prioritas percepatan penurunan kekerdilan. Kelima kabupaten tersebut, Timor Tengah Selatan peringkat pertama, Timor Tengah Utara peringkat kedua, Alor peringkat kelima, Sumba Barat Daya peringkat keenam, dan Manggarai Timur peringkat kedelapan

BKKBN menyebutkan tujuh kabupaten/kota kategori kuning dengan angka kekerdilan antara 20-30 persen, di antaranya Ngada, Sumba Timur, Nagekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang, serta Flores Timur. (*)

Komentar ANDA?