Bogor – Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menjadi salah satu narasumber utama dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Rakorendal) 2025.
Rakorendal digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Hotel Aston Sentul Lake Resort & Conference Center, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (18/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Johni menegaskan perlunya percepatan pembangunan terpadu di kawasan perbatasan sebagai “beranda terdepan” NKRI.
Ia menyampaikan sejumlah isu strategis yang dihadapi wilayah perbatasan NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, terutama terkait kebutuhan penguatan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas, dan kualitas pelayanan publik.
“Percepatan pembangunan perbatasan hanya bisa berhasil jika ada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kementerian/lembaga. Pendekatan terpadu dan adaptif sangat penting agar masyarakat di perbatasan benar-benar merasakan manfaatnya,” tegas Wagub Johni.
Menurutnya, kawasan perbatasan tidak boleh hanya dipandang sebagai wilayah keamanan semata, tetapi harus menjadi ruang pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas pemerintahan akan mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat kedaulatan negara.
Rakorendal dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dan dihadiri Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua BNPP, Tito Karnavian, serta Sekretaris BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Menko Djamari dalam arahannya menekankan bahwa seluruh program lintas kementerian/lembaga harus mengacu pada Rencana Induk Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk BWNKP). Ia mengingatkan bahwa kawasan perbatasan merupakan wajah utama bangsa yang harus dikelola serius. “Pemerataan pembangunan di daerah perbatasan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Ia memaparkan tiga fokus utama Rakorendal 2025 yakni penegasan garis batas negara, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pengembangan ekonomi masyarakat perbatasan.
Djamari juga menyebut progres pembangunan jalan perbatasan yang hampir tuntas di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan kawasan Indonesia-Timor Leste.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pembangunan perbatasan sebagai salah satu prioritas nasional yang juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, wilayah perbatasan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan.
“Di daerah-daerah perbatasan ini banyak sekali potensi ekonomi. Ini harus dimanfaatkan, sama seperti negara lain di kawasan strategis perdagangan internasional,” kata Tito.
Ia menegaskan perlunya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung dengan jalur logistik global, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari sistem pertahanan nonmiliter.
Rakorendal 2025 berlangsung pada 18–19 November 2025 dan dihadiri 18 kepala daerah dari provinsi perbatasan serta sejumlah pejabat kementerian/lembaga. Wagub NTT hadir bersama Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan, Petrus Seran Tahuk, dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah NTT Maksi Nenabu. (*/gma)
