Jakarta – Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Jumat (9/5).
Rapat dihadiri perwakilan dari 17 Kementerian, Mabes TNI dan serta kepala biro dan para asisten deputi BNPP.
Menurut Wagub Johni Asadoma, ada dua agenda penting dalam kunker ini, yakni membahas isu-isu strategis terkait keamanan dan batas wilayah negara, serta percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan NTT.
Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan, kebutuhan, serta usulan dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas pembangunan di wilayah perbatasan NTT, serta membuka ruang dialog antar instansi pusat dan daerah.
Dalam pemaparannya, Wagub mengatakan dari 22 kabupaten dan kota di NTT, 12 di antaranya merupakan daerah perbatasan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.
Sedangkan untuk wilayah kecamatan perbatasan, tercatat 88, terdiri dari 27 kecamatan perbatasan darat dan 61 kecamatan perbatasan laut. Sesuai Kepres tersebut, tujuh kabupaten, 38 kecamatan dan 194 desa berstatus lokasi prioritas kawasan perbatasan.
Selain itu, NTT memiliki 7 pulau terluar dan empat pos lintas batas negara (PLBN). Saat ini satu pos belum dibangun, yakni PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Distrik Oekusi dan tiga pos yang direncanakan akan dibangun, masing-masing terletak di Alor, Belu, dan Timor Tengah Utara (TTU).
Terkait percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan perbatasan, untuk tahun 2025 ini, Pemerintah Provinsi NTT telah mengusulkan anggaran sebesar Rp6,012 triliun, sedangkan untuk tahun 2026 sudah diusulkan sebesar Rp9,683 triliun.
Terkait usulan rencana aksi tersebut, saat ini masih dalam proses di BNPP. “Pemerintah Provinsi NTT sangat berharap agar sebagian besar (50 %) dapat direalisasi oleh K/L di Kawasan Perbatasan Negara Provinsi NTT,” ujar Wagub Johni Asadoma. (*/gma)
