Ruteng – Uskup Ruteng Mgr Siprianus Hormat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak melanjutkan proyek pengeboran panas bumi di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Permintaan Uskup Siprianus tersebut tertuang melalui surat tertanggal 9 Juni 2020 yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dengan tembusan kepada Menteri Keuangan RI, Menteri ESDM, Gubernur NTT, dan Bupati Manggarai Barat.
Dalam surat tersebut Uskup Siprianus menyampaikan beberapa hal yang menjadi alasan proyek tersebut harus dihentikan.
Pertama, mayoritas masyarakat Desa Wae Sano yang bertempat tinggal di wilayah eksplorasi menolak proyek tersebut karena karena lokasi pengeboran dan fasilitas pendukungnya seluas 17,76 hektare berada persis di dalam ruang hidup warga setempat.
“Misalnya titik pengeboran di Kampung Nunang hanya berjarak 20 hingga 30 meter dari pusat kampong dan 100 meter dari gereja Katolik. Demikian juga sumur pengeboran dan pembuangan limbah berada dalam lingkungan pemukiman dan ruang hidup warga setempat,” tulis Uskup Siprianus.
Kedua, rencana titik eksplorasi hanya berjarak 200 meter dari Danau Sano Nggoang yang memiliki luas 512 hektare dengan letak ketinggian 757 meter. Menurut Uskup Siprianus, eksplorasi dan eksploitasi gas bumi beserta pembuangan limbah sangat berpotensi destruktif bagi danau yang selama ini menjadi penyangga keragaman hayati dan ekologi di wilayah ini dan sudah menjadi salah satu destinasi wisata alam yang sangat menjanjikan dalam desain destinasi wisata premium di Labuan Bajo.
Ketiga, kata Uskup Siprianus, sebagian masyarakat setempat menolak menyerahkan tanah mereka untuk dijadikan lahan eksplorasi dan eksploitasi serta menolak rencana evakuasi dan relokasi penduduk.
Keempat, Uskup Siprianus juga mengemukakan adanya konflik sosial yang terjadi antara masyarakat yang tinggal di lokasi eksplorasi demi mempertahankan tanah dan keutuhan ruang hidup mereka dengan warga sekitar yang menyetujui pelaksanaan proyek ini.
“Bahkan kami juga mendapat pengaduan warga yang merasa diintimidasi oleh kehadiran aparat TNI dan Kepolisian serta Satpol PP dalam berbagai kegiatan tahapan perusahaan selama ini,” ungkap Uskup Siprianus.
Dengan catatan-catatan ini, kata dia, pihak Keuskupan Ruteng sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Desa Wae Sano mendesak agar Presiden Jokowi menghentikan proyek tersebut. Proyek ini setelah dikaji secara cermat kata dia hanya membawa mudarat yang besar bagi masyarakat karena punya daya destruktif bagi kehidupan msyarakat sekitar.
“Dan itu menyangkit rusaknya alam, sumber air bersih, udara, mata pencaharian berupa lahan pertanian, dan juga hewan peliharaan,” kata Uskup Siprianus. Termasuk kata dia proyek ini tidak sejalan dengan cita-cita Presiden Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berwawasan holistik (ekonomis, ekologis dan kultural).
“Dari lubuk hati yang paling dalam kami merekomendasikan kepada Bapak Presiden untuk tidak melanjutkan proyek pengeboran panas bumi di Wae Sano,” tulisnya di bagian akhir surat. (sumber: mediaindonesia.com/Foto: Danau Sano Nggoang/instagram.com/niristiana)
