KEPALA Biro Humas dan Protokol Setda NTT, Marius Jelamu, menilai sudah saatnya tol laut diberikan peranan lebih luas untuk menggerakkan UMKM yang akhirnya mendorong perekonomian daerah.
“Misalnya produk UMKM yang volumenya sedikit dan tidak cukup dengan peti kemas bisa diangkut menggunakan tol laut,” kata Marius.
Begitu juga komoditas lain, seperti cengkih, vanili, kopi, jambu mete, dan pisang milik petani NTT dapat diangkut atau dijual ke daerah lain menggunakan kapal tol laut. Dengan demikian, menurut Marius, pemerintah telah memberikan subsidi langsung kepada rakyat sekaligus membantu meningkatkan ekonomi mereka.
Ia menilai subsidi bagi kapal tol laut saat ini hanya dinikmati oleh kalangan pengusaha bermodal besar. Menurutnya, masyarakat dapat didorong melakukan transaksi jual-beli dengan warga di daerah lain dengan tol laut.
Tol laut juga sudah berhasil meningkatkan konektivitas antara ibu kota negara dengan wilayah terpencil nusantara terutama daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) demi pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
Visi pemerintah untuk menekan disparitas harga dengan menggunakan tol laut, merupakan salah satu upaya menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia timur. Akan tetapi, upaya tersebut perlu dibarengi peningkatan kapasitas masyarakat daerah. Hal bertujuan mengatasi masalah kekosongan muatan pada angkutan tol laut dari arus balik menuju Indonesia timur.
Hal itu juga ditekankan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kupang, beberapa waktu lalu.
Menurut Budi, selama ini kapal tol laut yang mengangkut muatan kontainer dari Jakarta atau Surabaya ke Indonesia timur mengalami muatan relatif kosong saat kembali dari daerah tersebut. “Jika ada muatan hanya sekitar 20 sampai dengan 30%,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kendala tersebut. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan potensi muatan dan kearifan lokal di daerah.
“Masalah utama yang masih dihadapi pada pelaksanaan program tol laut bukanlah pada kapal atau perusahaan pelayaran selaku operator, tetapi pada belum maksimalnya muatan balik.Ini membutuhkan koordinasi lintas sektoral,” tutur Budi.
Meskipun begitu, saat ini program tol laut, kapal perintis, dan kapal ternak sudah berjalan dengan baik. Sampai sekarang volume muatan ternak mencapai 46 ribu ton dan ditargetkan untuk tahun ini mencapai 70 ribu ton.
“Ke depan, hasil ternak dapat dikirim dalam bentuk yang telah dibekukan atau frozen. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya kekosongan muatan tol laut saat balik ke Jakarta,” ujar Budi.
Ia juga mengingatkan pentingnya melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti yang disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTT Marius Jelamu tersebut. (*/mi)
