Timor Barat Tolak Klaim Australia Terhadap Pulau Pasir

  • Whatsapp
Pulau Pasir

Kupang – Rakyat Timor Barat-Nusa Tenggara Timur (NTT) secara tegas menolak pengakuan Australia terhadap klaim Pulau Pasir berdasarkan pada MoU (Memorandum of Understanding) tentang Hak-hak Nelayan Tradisional.

Sebagaimana juga tidak dapat diterima sikap Australia yang menolak untuk menggunakan MoU 1996 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Polusi Minyak guna menyelesaikan petaka Tumpahan Minyak Montara 2009 di Laut Timor yang ditutupi-tutupi itu.

Read More

Secara sepihak Australia mengklaim gugusan pulau Pasir yang terletak di antara Laut Timor dengan perairan utara Australia pada 12°13’ Lintang Selatan (LS) dan 123°5’ Bujur Timur (BT), sekitar 120 kilometer dari Pulau Rote, NTT, 840 kilometer dari Darwin, Australia Utara, dan 610 kilometer dari Broome, Australia Barat.

Selain itu ada sebuah sumur Minyak Montara yang meledak pada tahun 2009 di sekitar daerah tersebut dan telah mencemarai laut Timor hingga 90% diabaikan oleh Australia.

Klaim sepihak tersebut dan melarikan diri dari tanggung jawab Australia yang telah membunuh lebih dari 100,000 mata pencaharian rakyat NTT dan tidak terhitung banyaknya orang sakit hingga kematian serta kerurasakan lingkungan dianggap illegal karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat secara internasional.

Ketua Peduli Timor Barat,Ferdi Tanoni mengungkapkan, Australia tidak memiliki hak apa pun atas Gugusan Pulau Pasir (ashmore reef), karena Australia tidak mampu membuktikan satu pun dokumen resmi atas kepemilikan pulau tersebut sesuai ketentuan hukum internasional. “Namun, fakta hukum justru menunjukkan sebaliknya bahwa pulau tersebut sesungguhnya adalah milik nelayan tradisional Indonesia sejak abad ke 17,”.

Sehubungan dengan hal tersebut,Tanoni menyatakan bahwa rakyat NTT tidak ingin melakukan perang dengan Australia,namun kami butuh kejujuran serta kami perlu hidup,hidup itu jauh lebih penting dari yang lainnya.

“Saya sedang mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak menyiapkan segala sesuatu nya agar siap masuk ke gugusan Pulau Pasir 50 perahu nelayan tradisional laut Timor setiap hari nya untuk menghidupi keluarga mereka”, kata mantan agen imigrasi Kedubes Australia itu di Kupang, Rabu,16 September 2020.

Tanoni menjelaskan, Pulau Pasir dapat ditempuh dalam waktu enam jam dari pulau Rote dengan menggunakan perahu motor. Tempat tersebut merupakan tempat peristirahatan para nelayan tradisional Indonesia yang mengalami keletihan setelah mencari ikan dan biota laut lainnya di sekitar Pulau Pasir yang disebut Australia “ashmore reef”.

“Gugusan Pulau Pasir itu lebih tepat merupakan halaman rumah para nelayan tradisional Indonesia yang didiami secara turun-temurun sejak 500 tahun silam, jauh sebelum Australia memproklamirkan Peresmian Persemakmuran Australia pada tahun 1901 sebagai sebagai sebuah negara berdaulat,” katanya.

Baca Juga :  Tiga Kapal Perang Australia Halau Imigran di Laut Timor

Sangat lucu, Australia mengacu pada MoU 1974,kemudian mencaplok dan mengklaim “Gugusan Pulau Pasir yang disebut Ashmore Reef” itu sebagai bagian dari teritorinya dan menjadikannya sebagai cagar alam secara sepihak.

Kepada Australia,Tanoni mengingatkan bahwa dengan mengacu pada MoU 1974, Australia kemudian mengklaim “Gugusan Pulau Pasir yang disebut Ashmore Reef” itu sebagai bagian dari teritorinya secara sepihak,sangatlah tidak benar secara hukum internasional dan apa yang dilakukan Australia itu adalah hanya sebuah langkah keserakahan nya saja.

Kepada Indonesia,hal yang sama pula,saya nyatakan bahwa batalkan seluruh perjanjian RI-Australia yang pernah ditanda tangani oleh Alexander Downer dan Ali Alatas tahun 1997 yang hingga saat ini tidak pernah diratifikasi dan tidak mungkin lagi diratifikasi itu. Rakyat Indonesia harus dan perlu hidup disini.

Ironisnya,Australia sangat menghargai Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 untuk mengusir China keluar dari Laut China Selatan, akan tetapi menolak untuk mengalah terhadap Indonesia dan memberikan kembali Gugusan Pulau Pasir kepada rakyat Indonesia di Laut Timor,serta membayar kompensasi kepada kami,tambah Tanoni.

MOU Lemah

Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) itu menambahkan, Australia memegang MoU (Memorandum of Understanding) tentang Hak-hak Nelayan Tradisional yang ditandatangani pada 1974 oleh seorang pejabat tingkat rendah Kementerian Luar Negeri Indonesia dan seorang pejabat tingkat rendah dari Departemen Pertanian Australia.

“Ini tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun,ini bukan sebuah perjanjian, sehingga MoU tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak boleh diberlakukan oleh Canberra dan Jakarta ,” kata Tanoni.

Australia, kata dia, menyadari bahwa MoU 1974 tersebut sangat lemah, sehingga pada 1997 membujuk Indonesia untuk membuat perjanjian lain yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di wilayah tersebut dan memasukkan gugusan Pulau Pasir di dalamnya. Ia menegaskan meskipun gugusan Pulau Pasir itu sudah menjadi bagian dari kesepakatan tersebut, namun sebagai konsekuensi dari perubahan kondisi geopolitik di Laut Timor,perjanjian itu harus ‘Batal demi Hukum’.

Baca Juga :  Indonesia Bentuk Satgas Infrastruktur di Forum IAF

Penulis buku “Skandal Laut Timor,Sebuah Barter Politik Eknomi Canberra-Jakarta” tersebut menjelaskan, ketika perjanjian 1997 dinegosiasikan dan ditandatangani, Timor Timur masih menjadi bagian dari NKRI. Namun pada tahun 2000 telah terjadi perubahan geopolitik di wilayah tersebut dengan berdirinya Timor Timur sebagai sebuah negara merdeka dengan nama Timor Leste.

Australia justru menggunakan MoU 1974 yang ilegal itu untuk menghentikan dan membakar ribuan perahu milik nelayan tradisional Indonesia di Laut Timor hanya untuk mengambil minyak dan gas bumi milik rakyat Timor bagian barat NTT.

Pemenang tunggal Civil Justice Award 2013 dari Australian Lawyers Alliance (ALA) ini juga juga merasa aneh dengan sikap Australia yang menolak untuk menggunakan MoU 1996 yang sah dan resmi tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Polusi Minyak di Laut guna menyelesaikan petaka Tumpahan Minyak Montara 2009 di Laut Timor yang ditutupi-tutupi itu. Bahkan Australia dan Jakarta merubah MoU 1996 ini pada tahun 2019 lalu.

“Petaka Montara ini telah menghancurkan mata pencaharian lebih dari 100.000 rakyat miskin yang bermukim di pesisir di kepulauan Nusa Tenggara Timur,” tandasnya.

“Perjanjian 1997 itu belum diratifikasi oleh kedua belah pihak, dan pada Pasal 11 perjanjian itu menyatakan Perjanjian tersebut akan mulai berlaku pada saat pertukaran piagam-piagam ratifikasi,” ujarnya.

Menurutnya, perjanjian ZEE tersebut merupakan kelanjutan dari Zona Perikanan Australia yang juga diklaim secara sepihak (ilegal) hingga mendekati Pulau Rote di bagian selatan Indonesia yang kemudian diubah menjadi ZEE Australia.

Ia mengatakan sebagai akibat dari tidak validnya perjanjian 1997 tersebut telah mengakibatkan masyarakat Indonesia di Timor Barat NTT dimiskinkan secara paksa oleh Canberra dan Jakarta, antara lain dalam bentuk membakar ribuan perahu nelayan tradisional Indonesia secara tidak manusiawi serta mencaplok puluhan ladang gas dan minyak yang merupakan milik rakyat Timor Barat NTT,” demikian Ferdi Tanoni. (*/gma)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *