Task Force Montara Tolak Izin Investasi PTTEP di Indonesia, Ini Alasannya

  • Whatsapp
Ilustrasi: Rapat Montara Task Force bersama Pertamina di Kantor Kementerian Koordinator Budang Kemaritiman dan Investasi. Foto: dok Ferdi Tanoni

Kupang – Sebelum ada penyelesain kasus pencemaran Laut Timor oleh PTT Exploration and Production (PTTEP), rencana perusahaan tersebut tidak dizinkan berinvestasi di Indonesia.

Anggota The Task Force Montara, Ferdi Tanoni mengatakan, ada rencana perusahaan milik BUMN asal Thailand itu berinvestasi di Indonesia, namun ditolak.  The Task Force Montara adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk mengerjakan tugas penyelesaian kasus pencemaran Laut Timor.

“The Task Force Montarasecara tegas menolak izin dan eksploitasi PTTEP di Indonesia. Kalau ingin melakukan eksplorasi dan eksploitasii Indonesia, maka kita harus duduk bersama untuk membahas penyelesaian pencemaran Laut Timor,” tandas Ferdi Tanoni di Kupang, Minggu (4/3/2024).

Paada 21 Agustus 2009, blok Montara yang dikelola PTTEP Australasia dan memproduksi minyak dan gas bumi di Laut Timor wilayah Australia meledak dan mencemari Laut Timor hingga perairan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lewat proses pengadilan dan negosiasi yang cukup panjang, PTTEP sepakat memberikan kompensasi kepada lebih dari 15.000 korban pencemaran yang terdiri dari petani rumput laut.

Akan tetapi, bagi Ferdi, hal itu bukan berarti penyelesaian Montara telah usai, namun masih ada sejumlah kerugian dan kerusakan lingkungan yang menjadi tanggung jawab PTTEP, pemerintah Thailand dan juga pihak Australia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mendukung penuh upaya penyelesaian kasus ini untuk memastikan hak-hak masyarakat terdampak.

“Kami terus mendukung proses penyelesaian kasus tersebut,” kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers secara daring bertema “Optimasilasi Penyelesaian Kasus Montana” pada Jumat (1/4/2022).

Luhut mengungkapkan, pihaknya akan menyampaikan izin pemrakarsa bagi pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) agar dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

Dikatakan, jika Perpres terbit, Luhut menambahkan, Tim Task Force Montara akan segera mengeksekusi Perpres tersebut di lapangan yakni mengajukan gugatan baik di dalam negeri yang dikoordinir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta gugatan di luar negeri yang dikoordinir oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Tindak lanjut ke depan, kami tetap mendorong adanya Peraturan Presiden untuk menyelesaikan permasalahan ini mengingat ini baru dua kabupaten yang terselesaikan, masih ada 11 kabupaten yang belum terselesaikan. Di samping itu, kami melihat dari isu kerusakan lingkungan cukup besar. Oleh karena itu perlu kita selesaikan lewat Peraturan Presiden sebagai payungnya,” ujar Luhut.

Luhut meminta dukungan moril dari seluruh masyarakat di NTT, khususnya bagi masyarakat di 13 kabupaten/kota yang terdampak tumpahan minyak Montara 2009.

Sejalan dengan itu, Ferdi menegaskan rakyat dan pemerintah bersatu menuntut PTTEP bertanggung jawab penuh terhadap kasus tersebut. Permintaan mencabut moratorium akan dilakukan setelah penyelesaian yang nyata dari PTTEP.

“Tuan Grinchai Hattagam (pimpinan PTTEP) tolong jangan bermain kotor terhadap berbagai upaya yang anda lakukan di Indonesia,karena kami rakyat dan pemerintah tidak pernah goyah untuk terus menuntut PTTEP bertanggung jawab,” ujarnya. (*/gma)

Komentar ANDA?

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.