Kupang – Industrialiasi produk pertanian di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum bisa berjalan karena tarif energi yang sangat mahal.
Hal tersebut ditegaskan gubernur NTT Viktor Laiskodat menanggapi permintaan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kemendagri, Sugeng Hariyono dalam Musrenbang RKPD Tahun 2023 Pemprov NTT yang belangsung di Hotel Aston Kupang, Senin (25/4/2022).
“Tidak mungkin industrialisasi terhadap produk pertanian, tidak mungkin berjalan karena di NTT satu kWH 28 sen, compare (bandingkan) dengan harga per kWH di Jawa sebesar 6 sen,” ujarnya saat menyampaikan sambutan.
Dan pemerintah pusat tidak boleh membiarkan NTT tetap berada dalam kondisi seperti ini, namun untuk maju, tidak hanya dengan menggelontorkan anggaran, tetapi juga cara berpikir pemerintah pusat terhadap NTT juga harus berubah. Laiskodat mengakui tarif energi mahal, namun tarif per kWH sebesar 16 persen dinilai cukup.
Menurutnya, Presiden Jokowi sudah melihat persoalan ini dan telah mendorong agar di Pulau Sumba segera dibangun pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT) berkapasitas sekitar 1 Gigawatt.
“Nanti dibuat RUPTL Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) maka pada 2023, NTT bisa mampu memprodkksi EBT dari solar farm dengan (harga jual) 16 sen maka kami akan irit sekitar 12 sen,” jelasnya.
Pembicara lainnya dalam Musrembang RKPD 2023 ini berasal dari perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dihadiri oleh bupati dan wali kota se-NTT, dan perangkat daerah. (gma)
