Kupang–General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) Ignasius Rendroyoko memastikan seluruh desa di daerah itu bakal menikmati listrik pada 2019.
Sedangkan rasio elektrifikasi ditargetkan naik dari saat ini 62% menjadi 80% pada akhir tahun. “Setelah seluruh desa berlistrik, nanti kepala keluarganya yang menentukan rasio elektrifikasi, akan kita kejar ke 100 persen sekitar 1-2 tahun lagi,” kata Ignasius Rendroyoko kepada wartawan seusai serah terima jabatan General Manager PT PLN NTT di Kupang, Senin (21/1).
Rendroyoko yang sebelumnya menjabat General Manager PT Indonesia Comnet Plus, anak perusahaan Pusat PT PLN, menggantikan Christiyono yang pindah menjabat GM PLN UIW Suluttenggo (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo).
Dari 1.200 desa di NTT, 770 desa di antaranya belum berlistrik, sedangkan desa yang berlistrik berjumlah 430. Medan berat serta letak rumah penduduk yang berjauhan menjadi kendala utama melisriki desa-desa di daerah itu. Namun menurut Rendroyoko, PLN tetap bekerja keras untuk melistrik seluruh desa selama 2019. “Tantangan yang ada saat ini, bagi PLN merupakan kewajiban yang butuh ekstra usaha,” ujarnya.
Kendala lain ialah adanya keterbatasan masyarakat untuk membayar biaya pemasangan listrik. Karena itu, PLN telah membahas persoalan ini bersama pemerintah provinsi.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten untuk membantu biaya pemasangan listrik warga tidak mampu lewat dana corporate social responsibility (CSR) perusahan, bantuan pemerintah daerah, maupun Kementerian Sosial. “Dari sisi kontraktor listrik, ada skema yang membuat kita tawarkan kepada pelanggan untuk mendapatkan sambungan listrik dengan harga murah,” ujarnya.
Christiyono mengatakan persoalan aksesibilitas di NTT tidak gampang. Banyak desa di daerah itu hanay bias diakses lewat laut. Kondisi tersebut membuat PLN harus bekerja keras dengan sumber daya yang terbatas untuk membawa listrik ke desa-desa tersebut.
Selain itu banyaknya desa belum berlistrik akibat pemekaran desa yang berlangsung setiap tahun. “Setiap tahun ada penambahan antara 30-40 desa baru,” ujarnya. Jika desa-desa baru tersebut belum berlistrik akan menambah jumlah desa tidak berlistrik di daerah itu.
“Kita sudah menyiapkan dana dan peralatan tetapi aksesbilitas ke desa sulit. Kalau sudah begitu, kita harus mencari jalan yang lain, dan tentunya butuh kerja keras, tuntas, dan iklas,” kata Christiyono. (mi/gma)
