Jakarta–Lintasntt.com – Kajian pencapaian pembangunan ekonomi Provinsi NTT yang dilakukan oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP) menemukan penguatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa sebagai sektor utama perekonomian NTT.
Laporan ini juga menemukan ketidakseimbangan stuktur ekonomi NTT dimana kontribusi sector pertanian terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto NTT melemah.
“Struktur ekonomi Provinsi NTT sejak tahun 2012 didominasi oleh sektor Perdagangan, Angkutan, Keuangan dan Jasa dengan nilai kontribusi terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Provinsi NTT mencapai 49%, disusul sektor pertanian sekitar 42%, dan sector Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik, Gas, Air, dan Konstruksi sebesar 9%,” jelas Faisar Jihadi, Pakar Perencanaan Pembangunan Daerah UNDP Indonesia.
Menurut Faisar, sampai tahun 2011 konsentrasi tenaga kerja masih berpusat di sektor pertanian; dengan jumlah tenaga kerja mencapai 66% dari keseluruhan jumlah tenaga kerja di Provinsi NTT. Sementara sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik, Gas, Air, dan Konstruksi hanya 11% dan sektor Perdagangan, Angkutan, Keuangan dan Jasa sebanyak 23%.
”Bahkan pada tahun 2009, kegiatan ekonomi sektor pertanian pernah menyerap lebih dari 68% tenaga kerja di NTT. Hal ini memberi gambaran bahwa kegiatan ekonomi pertanian sempat berperan strategis dalam perekonomian NTT, mengingat kemampuan daya serap tenaga kerja yang sangat besar.“ ulas Faisar.
Kajian UNDP ini menemukan bahwa sejak untuk tahun 2012 kontribusi produktivitas tenaga kerja yang bekerja di sektor Perdagangan, Angkutan, Keuangan dan Jasa meningkat drastis mencapai 68% mengalahkan sektor pertanian yang konrtibusinya hanya mencapai 15% — masih dibawah sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik, Gas, Air, dan Konstruksi yang mencapai 17%.
Lebih lanjut Faisar menjelaskan bahwa melemahnya kontribusi sector pertanian di NTT merupakan dampak dari perubahan iklim yang melemahkan produktifitas pertanian yang telah mendorong pekerja untuk beralih ke kota menekuni bidang perdagangan dan jasa.
”Selain Kota Kupang, hanya terdapat empat dari 21 kabupaten/kota di Provinsi NTT, yang memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian diatas 20%, yaitu Kabupaten Nagekeo (25%), Kabupaten Manggarai Barat (22%), Kabupaten Sikka (27%), dan Kabupaten Timor Tengah (28%). Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja tenaga kerja sektor pertanian Provinsi NTT melemah.“ Faisar menambahkan.
Kajian UNDP ini juga menemukan tingginya tingkat kesenjangan produktivitas sektor pertanian antar kabupaten/kota di Provinsi NTT. Pada tahun 2012, tanaman jagung yang merupakan salah satu produk unggulan Provinsi NTT ternyata hanya memiliki produktivitas sebesar 21,15 Kw/Ha, masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas tanaman padi yaitu sebesar 30,3 Kw/Ha, terlebih jika dibandingkan dengan produk padi sawah yang memiliki produktivitas sebesar 35,46 Kw/Ha. Rendahnya produktivitas pertanian ditengarai oleh karakteristik jenis lahan di Provinsi NTT. Semua kabupaten/kota di Provinsi NTT didominasi oleh lahan bukan sawah, hanya sekitar 4% dari keseluruhan lahan di Provinsi NTT yang merupakan lahan bukan sawah.
Pada tahun 2013 lalu, Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) melaporkan bahwa meskipun tingkat pengangguran NTT di tingkat provinsi sudah rendah (bahkan secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional), akan tetapi data kesempatan kerja di lapangan menunjukkan adanya defisit akses pekerjaan produktif yang cukup luas. Dominasi pekerja informal dipercaya menjadi hambatan utama bagi sebagian besar pekerja di NTT untuk dapat bekerja dengan layak. Sementara itu, pekerja sendiri dan pekerja keluarga yang tidak dibayar ternyata mendominasi hampir separuh dari total pekerja di NTT. (Loui Thenu, Communications Officer UNDP)
