Salah Sasaran, Kepsek Wajib Menarik Kembali Uang PIP

  • Whatsapp
Auditor Inspektur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Menggelar Pertemuan Bersama Kepala SMP se-Kota Kupang, Rabu (1/2). Foto: Gamaliel

Kupang–Kepala Sekolah (Kepsek) di Kota Kupang wajib menarik kembali seluruh uang Program Indonesia Pintar (PIP) yang dicairkan oleh siswa dari keluarga kaya atau melanggar petunjuk teknis (Juknis).

Auditor Inspektur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Hartati menegaskan hal itu dalam pertemuan bersama kepala sekolah SMP se-Kota Kupang di SMP Negeri 5 Kupang, Rabu (1/2/2017).

Read More

“Dana PIP tidak tepat sasaran, harus diambil lagi dan diberikan kepada siswa yang tepat. Ada mekanismenya, setor dulu ke kas daerah nanti dikembalikan kepada siswa yang tepat sesuai prosedur yang ada,” kata Hartati dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya penarikan kembali uang PIP yang salah sasaran dilakukan oleh kepala sekolah. Sedangkan PIP yang dicairkan oleh siswa yang memenuhi syarat seperti disebutkan di Juknis, tidak diambil kembali. “Saya sudah ingatkan kalau sudah telanjur (dicairkan) segera menagih kembali,” tegasnya.

Hartati mengatakan penyaluran PIP oleh pemangku kepentingan tidak bertentangan dengan juknis tersebut. Akan tetapi siswa yang direkrut pemangku kepentingan harus memenuhi dua syarat sebelum uang dicairkan di bank yang ditunjuk, yakni diberikan surat yang menyatakan bahwa siswa tersebut ‘aktif’ di sekolah yang ditandatangani kepala sekolah. Satu syarat lagi yaitu siswa tersebut memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di dalam juknis.

Baca Juga :  Ribuan Umat Kristen di Kupang Ikuti Prosesi Jalan Salib

“Karena itu harus divalidasi lagi, benar atau tidak siswa itu memenuhi syarat seperti di dalam juknis. Sepanjang memenuhi syarat, itu oke, tapi kalau tidak, no. kepala sekolah tidak boleh merekomendasikan karena buntutnya uang harus dikembalikan,” tandasnya.

Untuk melakukan validasi, menurut Hartati, kepala sekolah butuh surat keterangan ‘tidak mampu’ dari RT. Dengan demikian, nantinya kepala sekolah tidak disalahkan jika muncul persoalan di kemudian hari.

“Siswa harus aktif dan memenuhi syarat. Kalau hanya aktif dan tidak penuhi syarat tidak bisa diberikan, kalau memenuhi syarat dan tidak aktif, juga tidak boleh,” ujarnya.

Sebanyak tiga auditor dari Inspektur Kementerian P dan K sudah berada di Kota Kupang sejak beberapa hari terakhir untuk melakukan penelusuran terkait persoalan penyaluran PIP oleh pemangku kepentingan. Seluruh data yang dikumpulkan tersebut sudah akan dibawa ke Jakarta untuk dilaporkan ke Menteri P dan K.

“Kita hadir di sini untuk memberikan penguatan kepada kepala sekolah dalam penyaluran PIP harus tetap mengikuti aturan. Kalau bapak-bapak memaksa menyalurkan PIP bertentangan dengan juknis, saya juga kena,” ujarnya.

Sesuai petunjuk teknis PIP, sasaran program ini ialah peserta didik usia 6 -21 tahun yang merupakan:

1. Peserta didik pemegang KIP
2. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:

a. Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
b. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
c. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
d. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
e. Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
f, Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
g. Peserta didik kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan kelas 13; h. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala sekolah mengatakan telah menyerahkan surat ‘aktif’ kepada siswa yang kemudian digunakan untuk mencairkan uang PIP di bank, antara lain disampaikan kepala SMP Katolik Santo Yoseph Kupang, Romo Amanche Frank Oe Ninu, Pr. “Saya siap misalnya dipanggil polisi maupun KPK karena sudah telanjur,” ujarnya.

Baca Juga :  SAR Temukan Tas Milik Korban Perahu Tenggelam

Romo Amanche mengatakan seluruh siswa di SMP Santo Yoseph bukan seluruhnya memiliki kemampuan ekonomi yang baik. “Ada pegawai tetapi pegawai honor sehingga kita wajib memberikan keterangan,” katanya. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment