Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus membenahi berbagai persoalan yang berdampak terhadap rendahnya investasi di daerah itu.
Di antaranya melakukan penyederhaan izin investasi dan mencegah korupsi. Dua persoalan itu turut memengaruhi incremental capital output ratio (ICOR) NTT, yang saat ini berada di level 10%, atau lebih tinggi dari nasional sekitar 6,3%.
Icor merupakan rasio antara investasi di tahun yang lalu dengan pertumbuhan output regional atau PDRB. Semakin tinggi nilia icor, semakin tidak efisien suatu daerah untuk investasi.
“Icor NTT di kisaran 10, artinya untuk menghasilkan satu unit output PDRB di NTT, membutuhkan 10 modal tambahan investasi,” kata Gubernur NTT Viktor Laiskodat saat menjadi keynote speaker atau pembicara utama pada Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ayana Resort, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (6/11/2020).
Menurut Laiskodat, NTT memiliki potensi sumberdaya dan industri yang besar namun belum didesain secara baik, apalagi perilaku korupsi yang masih tinggi serta pelayanan perizinan yang berbelit-belit. Namun, di masa pemerintahan Laiskodat-Nae Soi, kasus-kasus korupsi mulai berkurang, dan izin-izin yang terkait investasi sudah disederhanakan.
“Berdasarkan laporan KPK kepada Bapak Presiden, NTT masuk dalam lima besar provinsi terbaik dalam pengendalian korupsi, sebelumnya NTT masuk kategori provinsi terkorup keenam,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Menurut Laiskodat, saat ini masih mengimpor daging yang berkualitas premium seperti daging sapi wagyu, pengembangan garam industri
“Impor daging ini bukan dikarenakan Indonesia tidak mampu mendesain dan mengembangkan sapi seperti sapi Wagyu akan tetapi masih kurangnya komitmen dan keberpihakan kepada para petani-peternak,” katanya.
Saat ini, NTT sedang menyiapkan garam lokal dengan kualitas NaCL terendah 95% seluas 1.800 hektare untuk mendukung kebutuhan garam industri dalam negeri, serta komoditi kelor, kopi, dan cokelat demi mewujudkan visi NTT Bangkit Menuju Sejahtera.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menilai saat ini stabilitas sektor jasa keuangan tetap dalam kondisi terjaga berkat sejumlah kebijakan pemerintah.
Seperti pemberian restrukturisasi kredit perbankan sebagai bagian dari kebijakan terkait pandemi covid-19. Masa pemberian relaksasi restrukturisasi kredit perbankan diputuskan untuk diperpanjang selama setahun mulai Maret 2021 sampai Maret 2022.
“Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang sudah dikeluarkan OJK sejak Maret tahun ini terbukti bisa menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat dampak pandemi Covid–19. Sehingga untuk tahapan percepatan pemulihan ekonomi, kita perpanjang lagi sampai Maret 2022. Hal ini mesti kita optimalkan karena ruang pertumbuhan ekonomi yang besar ada di daerah termasuk NTT,” kata Wimboh Santoso. (gma)