Kupang–Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluarkan pernyataan mendukung pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
HTI adalah sebuah organisasi atau harokah Islam yang berjuang untuk penegakan khilafah Islamiyyah dan penerapan syariat Islam.
“Setelah kita mempelajari keberadan HTI di Indonesia, organisasiini memang ingin mengganti ideologi negara pancasila dengan ideologi agama. jadi dia buat negara agama. Kita dari PWNU NTT tidak mendukung hal-hal seperti itu. Kita tidak setuju,” kata Rois Syuriah PWNU NTT Abdulkadir Makarim kepada wartawan di Kupang, Senin (5/6).
Pernyataan dukungan PWNU NTT tersebut dikeluarkan sejak Minggu (4/6) dan telah dikirim kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pemerintah, dan sejumlah pihak.
Makarim yang juga ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT ini menegaskan siapapun yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, harus dilawan oleh seluruh komponen bangsa. Menurutnya empat konsensus kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati.
Karena itu PWNU merasa perlu mengeluarkan pernyataan guna mempertegas sikap mereka menolak ormas yang berusaha mengganti ideologi Pancasila.
“Kita lihat ada radikalisme di mana-mana, dan kita harus bersama-sama menumpasnya. Jika tidak ditumpas, negara ini sama akan sama seperti negara-negara di Timur Tengah terjadi perang dan hancur-hancuran. Seluruhnya dilakukan dengan cara-cara kekerasan,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan unsur Forkompinda NTT telah mengeluarkan pernyataan bersama menolak ormas radikal seperti HTI dan FPI sejak 8 Mei 2017.
Penolakan ormas radikal juga disampaikan oleh gubernur bersama bupati dan wali kota se-NTT saat perayaan Hari Lahir Pancasila di Ende 1 Juni lalu. “Kami mendukung pemerintah pusat untuk melarang berbagai organisasi radikal, apalagi mau mengganti Pancasila dengan ideologi lain,” kata Frans. (mi/palce amalo)
