Pulau Komodo jadi Destinasi Wisata Internasional

  • Whatsapp
Pulau Komodo/Foto: Gamaliel

Kupang–Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan Pulau Komodo menjadi destinasi wisata internasional mulai tahun ini.

”Salah satu yang paling utama yang dikembangkan di NTT tahun ini didanai APBN adalah membangun pulau komodo sebagai sebuah Destinasi Internasional,” kata Asisen Deputi Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata Indonesia Agus Priyono di dalam jumpa pers seusai Bimtek Desiminasi Standar Usaha Pariwisata di Kupang, Rabu malam.

Read More

Dia menyebutkan Kementerian Pariwisata sedang membangun infrastruktur jalan, bandara dan dermaga serta aset lainnya. Daerah-daerah di sekitar Pulau Komodo juga dikembangkan sehingga menarik wisatawan berkunjung ke sana. “Kami ingin terus mendorong potensi usaha pariwisata di NTT,” katanya.

Baca Juga :  Jokowi dan Warga Kodi Cium Hidung Sampai Tiga Kali

Anggota Komisi X DPR Jefri Riwe Kore pada kesempatan tersebut mengatakan pihaknya terus memperjuangkan anggaran bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Timur.

”Saya bersama komisi X DPR RI terus menekan pihak Kementerian Pariwisata agar dana pembangunan usaha pariwisata khusus di NTT harus naik. Tapi kita juga perlu melihat peran Pemda NTT dalam usaha membuka informasi pariwisata tentang keunggulan-keunggulan potensi wisata di NTT,” ujarnya.

Bagi Jefri, Bimtek tersebut tepat karena memberikan gambaran teknis yang jelas tentang potensi wisata di daerah ini sehingga ia gar bisa mengupayakan kebijakan anggaran bagi pengembangan usaha pariwisata.

Ketua Komisi II DPRD NTT Anthon Belle mengatakan NTT memiliki
potensi dari aspek alam, religi dan budaya yang kuat sehingga DPRD NTT mendorong pemerintah untuk mengembangkan ketiga aspek itu.

Baca Juga :  Bandara Komodo Ditingkatkan jadi Bandara Internasional

”Yang dapat kita lakukan adalah kebijakan anggaran pariwisata NTT pada alam, religi dan budaya yang berpotensi besar,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Pariwisata NTT, Welly R Rohimone mengatakan komitmen membangun pariwisata juga harus dilakukan pemerintah kabupaten dan kota.

“Menurut pandangan sayam akan saling menguntungkan jika komitmen tersebut dapat dilaksanakan,” kata Dia.

Menurutnya, setiap pemerintah kabupaten dan kota akan melakukan pendaftaran usaha pariwisata melalui
kebijakan peraturan bupati dan wali kota.

Kebijakan lain ialah membuat Perda tentang usaha pariwisata. Memantau pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata, melakukan pembinaan dan pengawasan standart usaha pariwisata. Melaporkan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata secara berkala setiap 6 bulan. (rr)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *