Kupang – Pakar Kebijakan Publik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Prof. Dr. David B. W. Pandie, M.S., menilai lemahnya sistem transportasi publik di Kota Kupang menjadi salah satu faktor utama pemborosan energi di daerah tersebut.
Hal ini diungkapkan Prof. David dalam Diskusi Kebijakan Publik Energi: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Sudut Pandang Energi yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Bisnis (FWB) Kupang, Senin (3/11/2025)
“Sektor transportasi merupakan pengguna energi terbesar. Di Kupang, orang lebih memilih membeli motor atau mobil karena transportasi publik tidak memadai. Akibatnya, konsumsi bahan bakar melonjak dan energi menjadi sangat boros,” ujar Prof. David.
Menurutnya, kondisi itu menggambarkan ketidakseimbangan antara kebijakan energi dan kebijakan transportasi publik. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi justru terjadi di tengah ketiadaan sistem transportasi umum yang efisien dan terjangkau.
“Transportasi publik kita stagnan sejak tahun 1980-an. Layanan angkutan kota tidak berkembang, trayek terbatas, dan tarifnya tidak diatur dengan baik. Akibatnya, masyarakat memilih kendaraan pribadi,” ungkapnya.
Menurutnya, ketergantungan pada kendaraan pribadi tidak hanya memperparah kemacetan dan polusi, tetapi juga membebani keuangan masyarakat, terutama mahasiswa dan pekerja berpenghasilan rendah.
“Mahasiswa Undana, Unwira, dan Unika bisa mencapai puluhan ribu orang. Namun, biaya mereka ke kampus setiap hari kadang lebih mahal dari uang kuliah karena tidak ada transportasi umum yang layak,” katanya.
Ia menegaskan, tanpa perbaikan layanan transportasi publik, upaya efisiensi energi di Kota Kupang akan sulit terwujud.
“Kita selalu bicara soal subsidi energi hingga ratusan triliun, tapi tanpa sistem transportasi publik yang efisien, energi kita akan terus boros. Pemerintah daerah harus hadir dengan kebijakan nyata untuk mengembangkan transportasi publik yang murah dan ramah energi,” tegasnya.
Prof. David juga mengingatkan bahwa perubahan perilaku konsumsi energi perlu dimulai dari kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
“Efisiensi energi bukan hanya soal mematikan lampu di fasilitas umum, tapi juga bagaimana menciptakan sistem transportasi yang membuat masyarakat tidak tergantung pada kendaraan pribadi,” tutupnya. (*/gma)
