Maumere–Penyelamatan lingkungan di Nusa Tenggara Timur dinilai kurang bersaing dengan kegiatan ekploitasi sumber daya alam (SDA) di daerah itu.
“Faktanya perebutan sumber daya alam untuk kepentingan penguasa lebih mengemuka dibanding upaya perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup,” kata Direktur Walhi NTT Hery Naif kepada lintasntt.com seusai Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup V Walhi NTT di Maumere, 16-18 Februari 2016.
Padahal ekploitasi SDA yang berlebihan membuat daya dukung dan daya tampug lingkungan dalam menopang kehidupan masyarakat menurun. Kondisi seperti itu disadari pemerintah dan warga, antara lain kekeringan panjang dan berkurangnya curah hujan.
Namun menurut Hery, fakta-fakta itu tidak menumbukan kesadaran sepenuhnya untuk memotivasi pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.
Menurut Hery, hutan alam dikonversi untuk pertambangan. Buktinya sampai tahun 2016, pemerintah sudah menerbitkan 315 izin usaha pertambangan (IUP) serta perluasan wilayah pemukiman, perkotaan, dan infrastruktur.
Berbagai praktek kehidupan yang berdampak pada meningkatnya emisi gas rumah kaca terus berlangsung. Pada tahun 2015, NTT, dilanda bencana ekologi (kekeringan) yang tentunya merupakan akumulasi dari kerusakan yang sedang terjadi di daerah ini.
Menurutnya politik pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil, selain menyebabkan kerusakan lingkungan, juga menyebabkan konflik agraria yang tak berkesudahan.
Pemerintah Pusat dan NTT cenderung mengambil langkah-langkah yang represif dengan memobilisasi aparat keamanan dalam menyelesaiakan ‘sengketa’ agraria yang terjadi, misalnya beberapa kasus pertambangan yang terjadi. Hukum pun demikian pula adanya, dimana keadilan sulit didapatkan masyarakat miskin. Akibatnya, konflik yang terjadi bukan diselesaikan, melainkan eskalasinya dari tahun ke tahun terus meningkat.
Kegiatan ini diikuti 48 orang termasuk lima anggota DPRD setempat, dan dipandu oleh fasilitator nasional dan daerah.
Walhi sebagai salah satu komponen masyarakat sipil, terus berupaya mendorong terwujudnya keadilan, demokrasi dan keberlanjutan lingkungan hidup demi generasi yang akan datang.
Berbagai tantangan silih berganti, namun Walhi secara dinamis menempatkan dirinya secara konstruktif dalam dinamika sosial, ekonomi, hukum dan politik guna memastikan masyarakat memiliki akses dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupannya. (gma)
