Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berkomitmen memperkuat sektor perkebunan melalui pengembangan program hulu–hilir kakao yang akan mulai dijalankan pada tahun 2026.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTT dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), serta didukung oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)i NTT.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat menerima audiensi dari BPDP yang diwakili oleh Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu, Normansyah Hidayat, di Ruang Kerja Gubernur pada Kamis (9/10/2025).
Pertemuan itu membahas langkah konkret membangun rantai nilai kakao yang menyatu dari pembibitan hingga hilirisasi produk akhir.
“NTT memiliki potensi besar di sektor kakao. Kita mulai dulu dari yang ada agar bisa menjadi contoh dan model bagi pengembangan berikutnya,” ujar Gubernur Melkiades Laka Lena.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat, menjelaskan bahwa pengembangan kakao di NTT akan menjadi model percontohan nasional. Lokasi pertama yang disiapkan adalah Zuzuzea, Nangapenda, Kabupaten Ende, yang dinilai memiliki potensi kuat dari sisi lahan dan masyarakat pengelola.
“Program ini bersifat full package — mulai dari pembibitan, peremajaan tanaman, perawatan, panen, hingga pengolahan hasil kakao. Bahkan, kami siapkan dukungan beasiswa untuk pengembangan SDM di wilayah pengembangan kakao,” ujarnya.
Kepala Dinas Perkebunan NTT, Joaz Bily Oemboe Wanda, menambahkan bahwa NTT memiliki sekitar 60.000 hektare kebun kakao dengan produksi mencapai 20.000 ton per tahun.
Namun sebagian besar tanaman sudah berusia tua, sehingga peremajaan menjadi langkah penting dalam program hulu–hilir ini.
“Petani akan mendapat bantuan hingga dua hektare per orang. Kami juga menyiapkan bibit lokal unggul agar manfaat ekonomi dari program ini langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Program hulu–hilir kakao ini akan menyentuh seluruh rantai pasok — dari produksi di tingkat petani (hulu), hingga pengolahan dan pemasaran produk olahan kakao (hilir).
Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perkebunan telah berkoordinasi dengan sejumlah kabupaten sentra produksi kakao, antara lain Sikka, Ende, Flores Timur, Manggarai Timur, dan Sumba Barat, untuk memastikan kesiapan lokasi dan petani penerima manfaat.
Pelaksanaan program akan dimulai setelah regulasi pendukung diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta disinergikan dengan Anggaran Bantuan Transfer (ABT) untuk menghindari tumpang tindih bantuan.
Inisiatif ini merupakan implementasi Dasa Cita pertama Gubernur Melkiades Laka Lena, yaitu membangun rantai pasok yang efisien dan bernilai tambah di sektor pertanian dan perkebunan, melalui pendekatan teknologi dan hilirisasi.
Melalui kerja sama lintas sektor ini, pengembangan kakao diharapkan menjadi motor ekonomi baru bagi masyarakat NTT, mendorong nilai tambah produk lokal, sekaligus memperkuat posisi NTT dalam industri kakao nasional dan ekspor.
