Jakarta–Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan PT Merpati Nusantara Airlines akan segera diprivatisasi setelah melunasi seluruh hak pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kita sedang memasuki mencari investor untuk PT Merpati dan kalau sudah dapat kita ke DPR untuk meminta persetujuan privatisasi,” terang Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aloysius Kiik Ro di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Ia menjelaskan pemerintah tidak ingin perusahaan penerbangan pelat merah itu terus membebani keuangan negara setelah berhenti beroperasi pada 2014 karena terjerat utang. Sehingga privatisasi dipandang sebagai solusi terbaik.
Namun hal itu tidak mudah direalisasikan karena sulit mendapatkan investor serius di dunia penerbangan.
Meskipun demikian pemerintah berupaya menyelamatkan Merpati dengan berbagai cara untuk menarik minat investor. “Bisnis airlines tidak mudah, sudah ada yang minat tapi kita cari yang benar-benar serius,” terangnya.
Ia menjelaskan proses privatisasi dilakukan dibarengi dengan penghapusan biaya operasional pegawai melalui pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Tapi kita upayakan stop bleeding dulu dan yang jelas sudah 98 persen karyawan termasuk dua anak perusahaannya PT Merpati Maintenance Facilities (MMF) yang melayani sekolah pilot dan pramugari dan Merpati Training Center (MTC) seperti GMF itu sudah menyepakati penyelesaian hak-haknya,” paparnya.
Aloy menjelaskan proses penghentian seluruh operasional Merpati dan dua anak perusahaannya lebih dari 1,500 orang sudah hampir rampung dengan kesepakatan PHK. Namun pembayaran pesangon tidak sampai 100 persen. “Tapi kita sepakat dengan PHKnya kemudian sebagian dari haknya sudah kita bayarkan,” pungkasnya. (sumber: Micom)
