PBB Kirim Surat Ke Perwakilan Tetap di Jenewa Soal Kasus Montara

  • Whatsapp
Ferdi Tanoni

Kupang – PBB dalam hal ini United Nasion Special Rapporteur mengirimkan surat ke perwakilan tetap RI di Jenewa untuk meminta penjelasan dari pemerintah RI soal kelalaiannya menanggani dampak dari kasus Montara yang sudah terjadi sekitar 12 tahun lalu.

Selain itu surat yang sama pula dikirimkan kepada Pemerintah Australia di Canberra dan PTTEP di Bangkok agar segera memberikan jawaban mereka ke Special Rapporteur.

Read More

Surat yang dikirim itu juga menyebutkan bahwa ternyata pemerintah NTT juga sejak kasus Montara pada 21 Agustus 2009, terlihat lepas tangan dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat NTT khususnya nelayan di sejumlah kabupaten yang terkena dampak dari tumpahan kilang minyak itu.

Ferdi Tanoni selaku Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara yang baru saja dihubungi membenarkan benar bahwa ada surat tersebut dan telah mengikuti rapat melalui Zoom dari Kupang yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021.

Dalam penjelasan nya mantan agen Imigrasi Australia ini mengatakan bahwa dia telah mengirmkan dua buah lembar surat dari Pemerintah Republik Indonesia yakni Kementerian Lingkungan Hidup RI dan surat yang kedua nya berasal dari Kementerian Perhubungan RI yang ditujukan kepada Pemerintah Federal Australia.Akan tetapi tidak ada satu pun surat-surat yang dikirim tersebut dijawab.

Tanoni mengecam sikap dan tindakan Pemerintah Federal Australia yang dengan sengaja telah membunuh mata pencaharian yang lebih dari 100,000 masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Timur.

Ia menambahkan,yah kita tunggu saja proses pengaduan yang telah menjadi perhatian dari PBB ini dan kami seluruh rakyat korban di Nusa Tenggara Timur mengharapkan penyelesaian kasus Montara ini dapat berjalan secara benar untuk mendapatkan keadilannya,” kata Tanoni.

Kasus surat yang dikirim ini untuk diketahui berkaitan tetapi di luar class action petani rumput laut dua Kabupaten di NTT yang sudah menang di pengadilan Sydney beberapa waktu lalu.

Dalam kasus di PBB, masyarakat NTT diwakili salah seorang pengacara publik terbaik Inggris, Ms. Monica Feria-Tinta. (gma)

Komentar ANDA?

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.