Kupang–Pemerhati Masalah Laut Timor Ferdi Tanoni menyambut gembira keputusan Presiden Joko Widodo membagi hak partisipasi (participating interest/PI) 10% terkait ekplorasi migas Blok Masela antara Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku.
Ferdi mengatakan presiden memberikan 5% dari hak partisipasi tersebut kepada NTT, dan 5% lagi diberikan kepada Maluku.
“Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden RI Jokowi atas pembagian yang sama rata, meski NTT baru akan menikmatinya mulai 2025,” kata Ferdi Tanoni saat dihubungi, Jumat(1/11/2019).
Menurutnya, Maluku tidak bisa mengklaim seluruh hak partisipasi tersebut karena Blok Masela berada di cekungan Laut Timor, atau di luar wilayah Maluku maupun wilayah NTT.
Lokasi Blok Masela berjarak sekitar 300 kilometer dari Saumlaki, Maluku dan 800 kilometer dari NTT, atau di luar kewenangan kedua provinsi. “Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, hak pengelolaan wilayah laut untuk setiap provinsi hanya mencapai 12 mil, sedang letak Blok Masela lebih dari 12 mil,” ujarnya.
Menurut Ferdi, ia mulai mengajukan usulan pembagian hak partisipasi tersebut kepada pemerintah pusat sejak 2012.’
“Kemudian usulan saya ini diangkat oleh mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan dirapatkan bersama presiden sehingga hasilnya adalah berupa Keputusan Presiden RI saat ini,” ujarnya.
Lagi pula, kata Dia, sesuai amanat Deklarasi PBB tanggal 13 September 2007, hak-hak masyarakat adat sedunia telah diakui eksistensinya sehingga sangatlah wajar jika semua perusahaan minyak yang beroperasi di Blok Masela maupun di Laut Timor harus memberikan saham minimal 10% kepada masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan.
Blok Masela digarap oleh perusahaan minyak Royal-Shell Belanda dan Inpex yang berbasis di Jepang dengan nilai investasi sekitar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp300 triliun untuk mengembangkan blok kaya minyak dan gas tersebut.
Penulis buku Skadal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta ini mengatakan pengelolaan Blok Masela haruslah dilakukan di darat mengingat pentingnya menumbuh kembangkan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. (sumber: media indonesia/palce)
