Martinus Siki Konsisten Perjuangkan Pemekaran TTS

  • Whatsapp
Martinus Siki ikut mendorong kereta saat blusukan di Pasar Oeba, Selasa (2/4). Foto: lintasntt.com

Kupang–Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) nomor urut 43, Martinus Siki mengatakan akan memperjuangkan pemekaran Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) jika terpilih sebagai anggota DPD pada Pemilu 17 April 2019.

TTS memiliki luas 3.947 kilometer persegi merupakan salah satu kabupaten terluas di NTT.

“Pemekaran itu bukan menciptakan raja-raja baru, melainkan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Martinus Siki kepada wartawan seusai blusukan ke dua pasar di Kota Kupang, Selasa (2/4/2019).

Menurut Martinus, saat ini pemerintah belum mencabut moratorium daerah otonomi baru (DOB). Namun, setelah dicabut, usulan pemekaran TTS menjadi prioritas dan diperjuangkan secara konsisten.

Seperti diketahui, sebelum moratorium DOD, ada sejumlah usulan DOB dari NTT masuk ke pemerintah pusat yakni Kabupaten Amfoang, Amanatun, Pantar, Pahungga Lodu, Sumba Selatan, Sumba Timur Jaya, Adonara, Kota Maumere, dan Provinsi Timor yang akan dimekarkan dari NTT. Daerah otonomi baru tersebut juga akan diperjuangkan oleh Martinus Siki jika terpilih sebagai anggota DPD.

Kabupaten Nagekeo

 Seorang pedagang di Pasar Oeba Kupang memperlihatkan kartu berisi foto Martinus Siki dan nomor urut 43 kepada wartawan, Selasa (2/4). Foto: lintasnttc.com

Seorang pedagang di Pasar Oeba Kupang memperlihatkan kartu berisi foto Martinus Siki dan nomor urut 43 kepada wartawan, Selasa (2/4). Foto: lintasnttc.com

Martinus menyoroti pembentukan sejumlah daerah otonomi baru sejak belasan tahun lalu. Namun sampai saat ini pembangunan infrastruktur dasar di daerah-daerah itu belum maksimal.

Dia mencontohkan Kabupaten Nagekeo dimekarkan sejak 2007 dari Kabupaten Ngada, namun sampai 2019, belum ada fasilitas kantor seperti pengadilan negeri maupun kantor polres.

Akibatnya warga membutuhkan pelayanan dari dua instansi tersebut harus pergi Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada sejauh 87 kilometer. Selain itu, Kabupaten Sumba Barat Daya yang juga dimekarkan dari Sumba Barat sejak 2007, belum memiliki kantor polres.

Sebagia calon anggota DPD, Martinus janji memperjuangkan pembentukan fasilitas perkantoran di daerah otonomi baru tersebut jika dipercayakan masyarakat menjadi anggota DPD lewat pemilu 27 April 2019. (gma)

Komentar ANDA?

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.