Kupang—Lintasntt.com: Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ibrahim Medah, Senin (2/3), menemui General Manager (GM) PT PLN (Persero) Wilayah NTT Richard Safkaur untuk menanyakan pemadaman listrik yang meresahkan warga.
Pemadaman listrik di Kota Kupang yang berulang mengakibatkan lumpuhnya aktivitas warga yang turut menganggu sektor perekonomian.
Dalam pertemuan tersebut Medah menanyakan kendala PLN yang membuat BUMN tersebut rajin melakukan pemadaman listrik di Kota Kupang dan daerah lainnya di NTT. “Jika ada kendala dan membutuhkan bantuan pemerintah pusat, kita siap memperjuangkannya sehingga kebutuhan listrik bagi warga dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Medah.
Ia mengatakan rasio elektrifikasi di NTT paling rendah di seluruh provinsi yakni hanya 57%. Malah rasio elektrifikasi listrik di Papua masih lebih baik dari NTT. Richard mempresentasikan sistem kerja dan road map pembangunan kelistrikan untuk meningkatan rasio elektrifikasi di NTT.
Menurut Richard, pemadaman listrik di Kota Kupang karena terjadi gangguan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Bolok. Pengoperasian PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara, berbeda dengan pembangkit listriki tenaga disel (PLTD) yang menggunakan bahan bakar solar.
Jika terjadi masalah di PLTU, seluruh perangkat harus didinginkan secara alamiah sebelum dihidupkan kembali. Proses pendinginan membutuhkan waktu selama 4 hari. Berbeda bila terjadi gangguan pada mesin PLTD, hanya membutuhkan 20 menit untuk menghidupkan kembali mesin.
Mengenai rasio elektrifikasi, Richard mengatakan perhintugan yang dilakukan Badan Pusat Statistik berbeda dengan perhitungan PLN. BPS menghitung ratio elektrifikasi dengan pendekatan jumlah Kepala Keluarga (KK), sedangkan PLN melakukan perhitungan berdasarkan jumlah rumah tangga yang dipasang listrik.
“Di Sumba misalnya, satu rumah bisa dihuni 5-6 KK. BPS menghitungnya menjadi 7 sedangkan PLN menghitungnya satu,” kata Dia. Pada kesempatan tersebut, Richard berharap peran Ibrahim mendorong -peningkatan rasio elektrifikasi di NTT lewat alokasi anggaran dari APBN. “Kalau anggaran normatif saja, maka 10-15 tahun lagi pun, kondisi kelistrikan di NTT tetap seperti saat ini,” ujarnya. (lbt/gama)
