Kupang – Sukses mendanai program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS), Bank NTT mulai menyalurkan kredit mikro merdeka ke sektor peternakan.
Pada Selasa (16/8/2022) digelar seremoni penandatanganan MoU pembiayaan ekosistem Pengembangan Sektor Peternakan di Provinsi NTT, yang berlangsung di ruang rapat Gubernur NTT, dipimpin Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.
Hadir dan menandatangani MoU ini, Danrem 161/WS Kupang, Brigjen Iman Budiman, Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan NTT I Nyoman Ariawan Atmaja, Dirut Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho yang hadir bersama Direktur Kredit, Paulus Stefen Messakh, dan para pejabat lainnya.
PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ternyata punya peran yang sangat besar sebagai lembaga keuangan yang menaruh support penuh terhadap visi besar Gubernur VBL dalam menghadirkan ekosistem baru di sektor peternakan, yang merupakan tindaklanjut dari program sebelumnya yakni TJPS. Skim kredit Mikro Merdeka dari Bank NTT ini menjadi primadona yang diunggulkan dalam ekosistem ini. Ikut dalam penandatanganan MoU ini, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTT dan UD. Terobos.
Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama ini antara lain, pemberian Fasilitas Kredit Mikro Merdeka dan pembiayaan lainnya, penyediaan sarana produksi serta alat dan mesin peternakan, proses produksi, panen dan pemasaran, pendampingan terhadap proses produksi, panen dan pemasaran, perlindungan dan keamanan usaha ternak sapi serta penjaminan kredit.
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sambutannya menegaskan bahwa ekosistem peternakan ini hadir sebagai replikasi dari program sebelumnya, Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) dan selanjutnya akan merambah ke sektor perikanan dan sektor lainnya, sehingga nantinya hasilnya bagus dalam mendukung program pembangunan kesejahteraan di NTT.
Praktek kerja kolaborasi yang sudah diterapkan pada program TJPS sebelumnya berat, namun terus digenjot hingga saat ini, sudah dipetik hasilnya. Walau dia memahami bahwa masih banyak yang harus dibenahi termasuk masyarakat masih belum ramah dengan layanan perbankan.
Apalagi menurut Gubernur, hingga saat ini masih ada kepala daerah yang belum memahami benar skema dalam ekosistem TJPS pola kemitraan. Karena dangkalnya pemahaman inilah yang membuat TJPS tidak tereksekusi dengan baik di lapangan. Apalagi masyarakat tidak dijelaskan secara benar mengenai pembiayaan oleh perbankan.
“Ketika melakukan kunjungan ke daratan Timor beberapa hari ini, saya temukan kalau masyarakat kita tidak mau kredit di bank. Tapi mau pinjam di tengkulak disamping rumah mereka. Di Timor ini tantangan, beda dengan daerah lain. Saya tidak tahu nanti di Alor bagaimana?,” tegas VBL
Gubernur berharap agar sosialisasi terkait akses permodalan kepada masyarakat harus dilakukan dengan benar sehingga tidak terjadi distorsi informasi yang mendiskreditkan pemerintah dan perbankan, bahwa seolah-olah pemerintah dan perbankan ingin mengambil untung dari pola kerja sama tersebut.
Kepala Dinas Peternakan Yohana Lisapaly mengatakan, maksud dan tujuan kerja sama yang dibangun dengan Bank NTT, adalah agar Bank NTT turut serta membiayai pengembangan ekosistem peternakan melalui fasilitas kredit Mikro Merdeka.
“Kesepakatan bersama ini bertujuan memberikan dukungan akses pembiayaan oleh lembaga perbankan dalam hal ini Bank NTT, melalui penggemukan Sapi potong menuju petani ternak mandiri,”kata Yohana Lisapaly, saat melaporkan kepada Gubernur NTT Viktor Laiskodat.
Tak hanya dengan Bank NTT, melainkan Dinas Pertanian NTT juga berkolaborasi dengan Korem 161/WS Kupang untuk menjaga keamanan usaha petani ternak dan lembaga penjamin untuk keberlangsungan usaha dan akses pasar yang kompetitif.
Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil peternakan di Provinsi NTT, dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Yohana pun memohon kesediaan Gubernur VBL untuk memberikan fasilitas Kredit Mikro Merdeka, kepada kelompok Wanita Tani Hijau Makmur dari Desa Fatukanutu.
Direktur Utama Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho mengatakan, dibutuhkan konsistensi dalam pengembangan aliansi sinergitas ekosistem pembiayaan, untuk mencapai Visi NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam bingkai NKRI.
Menurut pria yang akrab disapa Alex Riwu Kaho ini, Bank NTT sebagai bank daerah, bank milik pemerintah, dan bank kebanggaan masyarakat NTT, terus berupaya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. “Pemberdayaan jauh lebih berkontribusi nyata, dari pada hanya pada tataran diskusi, konsep dan pengamatan,” pungkas Alex. (*)
