Kupang–Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang minta Bupati Ngada Marianus Sae dan tersangka lainnya yang ditangkap terkait kasus dugaan suap, terbuka dan kooperatif terhadap penyidik.
“Buat KPK kalau dua bukti cukup dan mereka sudah diproses, akan lebih baik kalau Dia (Marianus Sae) terbuka. memberikan penjelasan kerena memang KPK cukup hati-hati dalam melakukan penindakan. Kalau terbuka, prosesnya akan lebih sederhana,” kata Saut Situmorang kepada wartawan seusai menjadi pembicara dalam Festival Puisi Antikorupsi di Taman Deadari, Kelurahan Sikumana, Kota Kupang, Jumat (23/2/2018).
Menurut Saut, jika Marianus Sae memberikan penjelasan secara terbuka terkait kasus yang dialaminya, proses persidangan juga akan lancar. Hakim akan memutuskan tersangka sudah menyesal, dan akan berubah menjadi baik. “Banyak orang yang setelah keluar penjara menjadi lebih baik. Yang penting kan berubah. Hukum tidak boleh mendendam, tetapi harus mendidik,” ujarnya.
Menurutnya selama ditahan dan menjalani proses pemeriksaan, calon gubernur NTT yang diusung PDI Perjuangan dan PKB itu dalam kondisi sehat. Saat ini penyidik KPK sedang mendalami peran orang-orang yang ditangkap bersama Marianus.
Pada operasi tangkap tangan (OTT) 11 Februari 2018, Marianus ditangkap bersama Ketua Tim Penguji Psikotes Calon Gubernur NTT Ambrosia Tirta Santi di Surabaya, Jawa Timur. Pada saat yang sama, tim kedua KPK menangkap Ajudan Marianus Sae, Dionesisu Kila di Kupang.
Selanjutnya tim ketiga menangkap Direktur PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu dan Pegawai Bank BNI cabang Bajawa, Petrus Pedulewari di Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada. Dia diduga menerima suap proyek jalan senilai Rp54 miliar.
Menurutnya penangkapan Marianus Sae tidak tidak ada unsur politik, tetapi lebih kepada hukum. “KPK selalu berupaya siapa yang kita bawa tidak ada urusan dengan politik. Bisa ditantang, bisa dichek balance,” katanya.
Saut mengatakan KPK akan massif melakukan pencegahan dan penindakan korupsi di seluruh Tanah Air, namun akan lebih fokus kepada daerah-daerah di timur Indonesia. Salah satu tujuannya menurunkan indeks persepsi korupsi Indonesia yang saat ini stagnan di angka 37. “Kalau tidak, orang asinag bilang, kok susah banget ya orang Indonesia berubah,” tandasnya. (sumber: mi/palce amalo)
