Kupang–Ketua Tim Advokasi Korban Pencemaran Laut Timor Ferdi Tanoni menyambut gembira kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia pada 25-26 Februari 2017.
Kunjungan itu akan menyoroti semakin mendalamnya hubungan ekonomi dan strategis Indonesia-Australia. Namun Ferdi berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga membahas tragedi pencemaran Laut Timor yang terjadi sejak 21 Agustus 2009.
“Kami mendukung penuh langkah kerja sama bilateral kedua negara, namun harus didasarkan pada kebenaran dan kejujuran yang saling menguntungkan,” kata Tanoni saat dihubungi wartawan di Darwin, Australia Utara, Jumat (24/2).
Ferdi yang telah berjuang selama tujuh tahun terkait pencemaran Laut Timor mengaku masih trauma dengan kerja sama kedua negara di masa lalu. Pasalnya kerja sama tersebut hanya menguntungkan Australia, sementara rakyat Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur tidak pernah mendapat manfaat dari kerja sama tersebut.
“Kami, rakyat Timor Barat NTT hanya menjadi korban dari kebijkan kerja sama bilateral tersebut. Namun, untuk menandai hubungan baru yang lebih solid antara kedua negara, kami mengharapkan kerja sama tersebut dilandasi pada kebenaran dan kejujuran,” ujarnya.
Dia mendesak Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan rakyat Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur untuk menuntaskan kasus petaka tumpahan minyak Montara 2009 di Laut Timor tersebut.
“Masalah inilah yang kami minta kepada Tuan Malcolm Turnbull untuk mau mengakui secara jujur kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral nanti, agar bersama rakyat Timor Barat dan Pemerintah Indonesia untuk bersama-sama menyelesaikan kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada 2009,” ujarnya.
Tumpahan minyak yang hampir 90 persen mencemari wilayah perairan Indonesia di Laut Timor ini akibat melendaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009.
Dalam kasus ini, kata Tanoni, Pemerintah Federal Australia menolak untuk menerapkan Memorandum of Understanding (MoU) 1996 dalam upaya menyelesaikan “The 2009 Montara Timor Sea Oil Spill Disaster” secara tuntas dan menyeluruh.
Namun, di sisi lain, Australia selalu bersikeras kepada Indonesia untuk melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) 1974 tentang Hak-hak Nelayan Tradisional, dan secara sepihak memberangus para nelayan tradisional Indonesia yang mencari ikan di wilayah perairan Laut Timor.
“Sudah banyak kasus yang dialami oleh nelayan tradisional Indonesia di Laut Timor. Perahu mereka dibakar dan memenjarakan para nelayan dengan alasan melanggar wilayah perairan Australia secara ilegal untuk mencari ikan dan biota laut lainnya,” katanya.
Hari ini tepat 7,6 tahun yang lalu sejak tragedi Montara mencemari Laut Timor pada 21 Agustus 2009, Pemerintah Federal Australia tetap apatis melihat tragedi itu menimpah lebih dari 100.000 masyarakat miskin di pesisir kepulauan Nusa Tenggara Timur.
“Usaha budidaya rumput laut gagal total dan hasil tangkapan nelayan pun turun drastis, karena wilayah perairan budidaya serta tempat berlindungnya ikan karang sudah tercemar. Kami hanya bisa mengharapkan kejujuran dari Australia untuk mengakuinya,” kata Tanoni.
Ia juga mendesak para pemimpin dan politisi di Australia untuk bersuara membicarakan fakta dan kebenaran tentang “The 2009 Montara Timor Sea Oil Spill Disaster” itu, karena ini persoalan kemanusian dan lingkungan hidup secara universal yang tidak ada sangkut pautnya dengan politik.
“Kami hanya menuntut tanggungjawab Australia dan perusahaan pencemar asal Thailand, PTTEP yang telah menyengsarakan rakyat kami. Ini persoalan hakiki, yang kami harapkan dapat diagendakan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan PM Australia Malcolm Turnbull,” katanya.
Sementara itu, Kedutaan Besar Australia lewat siaran pers yang diterima Media Indonesia menyebutkan, Presiden Widodo ke Australia untuk memperkukuh hubungan kedua negara.
Selain itu akan mengidentifikasi peluang untuk memperluas hubungan ekonomi, investasi dan perdagangan akan menjadi fokus pembicaraan kami, termasuk komitmen kami untuk merampungkan Kesepakatan Kemitraan Ekonomi yang Komprehensif yang bermutu tinggi pada akhir tahun ini. Kesepakatan ini akan menguntungkan baik warga Indonesia dan Australia, menghasilkan banyak lapangan pekerjaan, mempromosikan bisnis dan mendorong investasi. (mi/siaran pers)
