Jakarta–Lintasntt.com: Ketua Komisi V DPR Fary Francis mendesak pemerintah mengkaji lebih dalam kebijakan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (High speed railways).
“Ini kaitanya dengan konsistensi arah pembangunan pemerintah saat ini yg memprioritskan pembangunan infrastruktur dasar di daerah dan asas pemerataan pembangunan,” ujar Fary, Rabu (3/9).
Ia mengatakan rencana pembangunan kereta cepat ini tidak ada dalam rencana kerja pemerntah (RKP), juga tidak ada dalam Nota Keuangan 2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahun ke depan.
“Cuma ada dalam rencana induk perkeretaapian nasional (RIPNAS) nanti tahun 2030 itu pun untuk Jakarta-Surabaya,” tandasnya.
Seperti diketahui rencana pembangunan kereta cepat tersebut diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp60-70 triliun. Dua investor masing-masing asal Tiongkok dan Jepang berencana memasukan proposal mereka untuk menjadi investor yang menggarap mega proyek ini.
Adapun di era pemerintahan presiden Joko Widodo, desa mulai dilibatkan aktif dalam melakukan pembangunan demi mencapai target pembangunan nasional.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi misalnya memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal.
“Pemenuhan ketersediaan infrastruktur menjadi prasyarat utama yang harus dilakukan demi mewujudkan pembangunan yang berkualiatas,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar seperti dikutip jokowinomics.com.
Marwan menjelaskan bahwa yang dimaksudkan pembangunan berkualitas yaitu membangun untuk manusia dan masyarakat yang inklusif dan berbasis luas serta tidak boleh memperlebar ketimpangan antara golongan dan wilayah. (gma/mi/jokowinomics.com)
