Kupang—Lintasntt.com: Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Timur (NTT) Herry Naif mengatakan, gizi buruk dan kelaparan yang melanda warga di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) adalah dampak dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang amburadul.
Kondisi ini terjadi karena pemerintah lebih mementingkan manajemen yang berbasis investasi terutama industri pertambangan yang membawa dampak kerusakan lingkungan secara masif, yang mana adanya perubahan bentangan alam dan kerusakan hutan.
“Respon pemerintah terhadap upaya pemenuhan pangan lebih pada acara seremonial seperti food summit dan pameran pangan.
Padahal pemkab dan pemprov semestinya melalui instansi terkait spt pertanian, peternakan, kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Dinkes dan instansi lain membuat analisis penyebab terjadinya kelaparan,” ujarnya, Jumat (26/6).
Seremonial tersebut ternyata tidak menjawab persoalan krisis pangan di daerah ini. Menurutnya,bencana krisis air bersih, pangan, gagal tanam, dan gagal panen di NTT adalah bencana tahunan, dan selalu menjadi berita utama media massa, namun tidak ada evaluasi dari pemerintah.
Jika pemerintah serius melakukan penyelamatan lingkungan, dampak perubahan iklim ini perlahan-lahan diatasi, terutama perbaikan iklim mikro di setiap wilayah di NTT. “Hendaknya penanggulangannya pun harus dilihat dalam berbagai hal terutama evaluasi harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten se-NTT,” katanya.
Herry mengatakan pemerintah provinsi dan kabuapten mestinya malu bila yang dilakukan pameran pembuatan makanan tetapi yg terjadi adalah kelaparan. “Artinya kegiatan pameran pangan itu tidak menjawabi permasalahan yang sedang terjadi,” ujarnya. (mi/gamaliel)
