Keberhasilan Jokowi Diukur dari Pembangunan di Indonesia Timur

  • Whatsapp
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu Hemas/Foto: Gamaliel
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu Hemas/Foto: Gamaliel

Kupang–Lintasntt.com: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan keberhasilan pembangunan diukur dari kemajuan pembangunan di Indonesia timur.

“Siapa pun presidennya, ia baru berhasil jika Dia berhasil membangun Indonesia Timur,” ujarnya ketika berbicara pada rapat Sinkronisasi Aspirasi Daerah Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur dengan pemangku kepentingan di Kupang, Kamis (20/8).

Ia mengatakan potensi semua daerah di Indonesia tidak sama, namun mestinya ada penyeramataan pembangunan antara Indonesia barat, tengah, dan timur.

Nusa Tenggara Timur misalnya memiliki yang curah hujan yang rendah, jika dibandingkan dengan daerah lain. Namun potensi bahan tambang di daerah ini melimpah. Kandungan mangan di daerah ini dapat memenuhi bahan baku logam sampai lebih dari seratus tahun.

Begitu pula potensi cendana. Dari kebutuhan cendana 200 ton per tahun dapat dipenuhi dari Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi seluruh potensi itu tidak dikelola maksimal yang membuat daerah ini belum maju setara dengan daerah lain di bagian barat Indonesia.

Baca Juga :  Golkar Dorong Operasi Pasar Secara Masif

Ia mengatakan hal yang paling urgen ialah meningkatkan sumber daya manusia sehingga bisa seiring dengan pengelolaan sumber daya alam.

“Ada empat anggota DPD asal NTT namun mereka cukup berjuang dan bersaing dengan anggota DPD dari daerah lainnya, karena itu perlu didukung agar aspirasi masyarakat berhasil diperjuangkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberadaan lembaga DPD merupakan konsekwensi dari otonomi daerah. Untuk itu, meski dengan adanya batas kewenangan, DPD tetap menjalankan tugas dan fungisnya untuk kepentingan rakyat yakni menggelar rapat sinkronisasi aspirasi daerah dengan pemangku kepentingan di seluruh Indonesia. Tekad DPD adalah membangun seluruh daerah di Indonesia dengan sistem pemerataan pembangunan.

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Yohanis Stefanus Kotan menegaskan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTT belum mendukung daerah otonom baru (DOB). Padahal, tujuan DOB adalah mensejahterahkan rakyat seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 31 ayat (2).

Baca Juga :  Menteri Desa PDTT-Menteri PPPA Deklarasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

“Sebanyak 87 DOB tidak terburu-buru direalisasi pembentukannya. Itu artinya, pengajuan 87 DOB itu belum dibahas,” kata Yohanis.

Ia menyebutkan dalam kurun waktu 1999 hingga 2003 terdapat penambahan 220 DOB. Sampai dengan saat ini terdapat 542 DOB, dan 102 DOB diantaranya merupakan inisiatif lembaga DPR.

Menurut Yohanis, DOB bermasalah karena bernuansa politik. Lebih dari itu, DOB menjadi beban bagi pemerintah pusat sehingga perlu dievaluasi kembali agar terjadi keseimbangan antara pusat dan daerah disegala sektor pembangunan.

Sedangkan NTT yang merpakan daerah kepulauan mengakibatkan ongkos transportasi mahal. Hal ini juga disebabkan karena dukungan anggaran melalui APBN, APBD provinsi dan kabupaten sangat minim. “Lambatnya gerakan pembangunan di daerah disebabkan karena minimnya investor yang berinvestasi khususnya di NTT dan terbatasnya pendanaan jangka panjang,” kata Dia.

Ia menyarankan pemerintah melakukan desain pengembangan yang mempertimbangkan keragaman karakteristik daerah di Indonesia (desentralisasi assimetris) sistem pemerataan pembangunan di segala sektor dapat terwujud. (gma)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *