Kupang–Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program penting dan berdaya guna.
Pilihan untuk mengikuti program ini merupakan peretas dan langkah awal menuju kesejahteraan keluarga. Saat mulai digaungkan pada tahun 1970-an, ajakan untuk memiliki dua anak saja sempat mendapat penolakan, namun sekarang masyarakat mulai sadar dan merasakan manfaatnya.
Ungkapan tersebut disampaikan Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya saat menyampaikan sambutan dan membuka secara resmi kegiatan Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) NTT 2017 di Kupang, Rabu (22/2).
Gubernur Lebu Raya menghimbau agar BKKBN atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani KB dan Kependudukan di kabupaten dan kota terus melakukan edukasi, sosialisasi serta membangun kerjasama lintas sektoral.
“Keberhasilan program KB sangat erat kaitannya dengan penurunan angka kemiskinan. Jumlah anak yang banyak menimbulkan kesulitan tersendiri bagi orang tua, untuk mempersiapkan pendidikan layak dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Bangunlah kerjasama dengan berbagai komponen seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Agar program ini semakin memasyarakat, manfaatkanlah para pendamping desa, penyuluh pertanian dan kader posyandu,” ujarnya.
Terkait tema kegiatan Dengan Program KKBPK, Kita Tingkatkan Kualitas Manusia Indonesia yang Memiliki Karakter Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuaan Republik Indonesia, mantan Wakil Gubernur NTT itu menekankan peran strategis keluarga, dalam menyukseskan Gerakan Revolusi Mental.
“Keluarga adalah peletak dasar bagi pembentukan karakter seseorang. Pendidikan yang diperoleh anak-anak dari orang tua sangat menentukan kehidupan sosialnnya. Karena itu, saya menghimbau Pemerintah Kabupaten/Kota agar terlibat aktif dan mendukung penuh kesuksean program Kampung KB,” kata Frans.
Kepala BKKBN RI Dr. Surya Chandra Surapati, MPH,Ph.D dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, Drs Benyamin Benu, M.Si menyatakan, Program KKBPK ditujukan untuk membangun karakter bangsa yang melibatkan keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat.
“Program ini dijalankan secara inklusif demi menciptakan generasi penerus yang menjunjung tinggi semangat kebhinekaan, gotong royong dan memiliki etos kerja. Demi mewujudkan hal ini, sejak Januari 2016 Presiden Jokowi mencanangkan Kampung KB untuk merealisasikan cita-cita membangun Indonesia dari pinggiran. BKKBN berkomitmen untuk melibatkan secara langsung para tokoh agama, tokoh masyararakat, tokoh adat dan organisasi kemasyarakatan dalam menyukseskan berbagai program pengendalian kependudukan ini,” katanya.
Kepala BKKBN NTT, Kresaputra, SH, M.Si dalam laporannya menjelaskan, secara umum capaian pelaksanaan Program KKBPK selama hampir empat dasawarsa di NTT.
“Program ini secara umum menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, meskipun dari aspek sasaran beberapa indikator belum menunjukkan hasil yang ideal. Tahun 2016, akseptor KB di NTT sebesar 82.225 (65,44%) dari target 125.650 orang.
Sementara kesertaan Akseptor menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) mencapai hampir 100% dari target awal sebesar 91,86%. Demikian halnya dengan program Kampung KB. Berkat dukungan gubernur dan para bupati dan wali kota, sudah terbentuk 54 Kampung KB dari target awal hanya 22 desa dan kelurahan” ungkap Kresaputra.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga Penandatanganan Kerjasama Pencapaian Kinerja antara Kepala Perwakilan BKKBN NTT dengan Kepala OPD KB Kabupaten/Kota.
Acara diisi juga dengan Penyerahan Buku Panduan Penyuluhan Bina Keluarga Balita (BKB) bagi kader yang diterbitkan atas Kerjasama BKKBN dan Plan Internasional, kepada perwakilan OPD KB kabupaten dan Kkota. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari,diawali dengan Prarakorda pada 21 Februari. Peserta terdiri dari Mitra OPD kabupaten dan kota, mitra kerja provinsi dan perwakilan BKKBN.
Hadir pada acara tersebut unsur Forkompinda Provinsi NTT, penjabat bupati Flores Timur, wakil wali kota Kupang, Wakil Bupati Alor, Wakil Bupati TTS, pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. (siaran pers Humas Provinsi NTT)
