Kasus Dana Seroja Kupang, APH Tak Harus Tunggu Rekomendasi DPRD

  • Whatsapp
Yos Lede/Foto: lintasntt.com/Jemi

Kupang – Pengelolaan dana badai siklon Seroja sebesar Rp 229 miliar di Kabupaten Kupang, NTT, kini ramai dibicarakan masyarakat menyusul santernya pemberitaan media massa soal temuan pansus LKPJ Bupati 2019-2023 yang berindikasi penyelewengan.

Kasus ini kian menjadi atensi publik kabupaten Kupang karena informasi dari kalangan DPRD Kupang bahwa temuan pansus tersebut akan direkomendasikan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Sikap DPRD Kupang yang belum menindaklanjuti janji tersebut pasca diumumkan Senin (29/4) lewat media massa melahirkan rasa penasaran bahkan kekuatiran warga soal keberanian DPRD membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

“Sudah 3 kali 24 jam. Belum lapor2 juga. kalau sampai 5 hari sonde lapor berarti Marwah DPRD kab Kupang dipertaruhkan,”demikian chating Elfrid Saneh,Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang, Kamis (2/5) di grub whatsApp suara amfoang.

Persoalan ini kemudian mengundang respon dari Yos Lede, anggota DPRD kabupaten Kupang.

Kepada lintasntt.com di sela-sela kegiatan KPU Kupang di hotel Neo Kupang, mantan ketua DPRD Kupang periode 2014-2019 ini mengatakan kasus dana Seroja tersebut bisa saja langsung ditangani APH tanpa harus menunggu laporan resmi dari DPRD.

“Ini kasus atensi masyarakat dan ramai diberitakan media, APH bisa saja langsung merespon, memeriksa tanpa harus menunggu laporan DPRD,” kata Yos Lede, bakal calon bupati Kupang. Yos meyakini ada bukti-bukti awal yang diperoleh pansus dalam penelusurannya.

Meski bisa langsung ditelusuri APH namun Yos juga berharap ada ketegasan dari unsur Pimpinan DPRD yang sudah menerima laporan hasil kerja pansus tersebut dalam paripurna.

“Satu orang pimpinan saja yang tandatangani rekomendasi itu ke APH juga bisa, ini kalau memang ketiga pimpinan belum bersepakat, kalau saya pimpinan rekomendasi pasti sudah jalan,”katanya. (Jmb)

Komentar ANDA?

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.