Kupang – Purbaya Yudhi Sadewa dan Ferdi Tanoni merupakan dua tokoh yang selama bertahun-tahun berada di garis depan menuntut penyelesaian kasus tumpahan minyak Montar, salah satu bencana lingkungan terbesar yang pernah berdampak pada masyarakat pesisir Nusa Tenggara Timur (NTT).
Saat menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim di Kemenko Marves, sekaligus Ketua Satgas Montara, Purbaya dikenal karena sikapnya yang tegas terhadap PTTEP, perusahaan migas asal Thailand yang mengoperasikan ladang minyak Montara ketika insiden terjadi pada 2009.
Dalam beberapa pernyataannya, Purbaya menekankan, PTTEP harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan kerugian yang dialami para nelayan NTT.
Ia bahkan menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil langkah tegas apabila negosiasi tidak menemui kemajuan, termasuk meninjau ulang kehadiran aset PTTEP di Indonesia.
“Purbaya mendesak PTTEP untuk membayar ganti rugi atas kerusakan lingkungan dan kerugian nelayan NTT. Purbaya juga menyatakan pemerintah akan mengambil tindakan ekstrem, termasuk mengincar aset PTTEP di Indonesia, jika perusahaan menolak bernegosiasi,” kata Ferdi di Kupang, Senin (1/12/2025)
Di sisi masyarakat sipil, Ferdi Tanoni, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), menjadi tokoh yang paling konsisten memperjuangkan nasib para nelayan yang terdampak.
Selama lebih dari 16 tahun, ia mengumpulkan data, mengadvokasi korban, dan mendorong pemerintah agar tidak membuka peluang investasi baru PTTEP sebelum hak-hak masyarakat benar-benar dipenuhi.
Ferdi merupakan jembatan suara korban—mengawal tuntutan kompensasi dan menghadirkan kembali perhatian publik pada kerusakan ekologis Laut Timor.
Tumpahan minyak Montara terjadi setelah ledakan di anjungan minyak Montara di landas kontinen Australia pada 2009. Minyak mentah yang tersebar luas menyebabkan pencemaran yang berdampak pada ekosistem laut dan mata pencaharian ribuan nelayan di wilayah NTT.
Meski berbagai proses dialog sudah dilakukan, penyelesaian komprehensif kasus ini masih menjadi tuntutan masyarakat, akademisi, dan aktivis lingkungan.
Berbagai pernyataan, perkembangan negosiasi, hingga laporan terbaru mengenai kasus Montara dapat ditemukan melalui pemberitaan media nasional, pernyataan resmi pemerintah, serta publikasi organisasi masyarakat sipil.
Informasi terkait kedua tokoh juga tersedia di kanal publik masing-masing, termasuk media sosial dan wawancara di berbagai platform. (*/gma)
